(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlangsung di Jawa-Bali sejak 3 Juli
lalu akan berakhir pada hari ini, 20 Juli 2021. Apakah akan diperpanjang atau
tidak masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, langkah
PPKM Darurat adalah untuk menekan penyebaran Covid-19 yang meluas lantaran
munculnya varian baru terutama Delta. Pada prinsipnya pemerintah daerah selalu
taat pada apapun keputusan pemerintah pusat.
“Kita jalankan apapun keputusan pemerintah pusat karena itu
pasti yang terbaik bagi masyarakat, tapi kami memberikan saran agar ada
beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan,” ujar Ipuk, Selasa (20/7/2021).
Pertama, lanjut Ipuk, ada sedikit relaksasi pada aturan
terkait kegiatan ekonomi, terutama yang menyangkut ekonomi rakyat kecil seperti
PKL dan warung-warung kecil, di mana ada pembatasan aktivitas.
“Kita tahu semua, ekonomi rakyat memang terpukul. Kemarin
malam saya ketemu penjual kue, biasanya sehari dapat Rp150 ribu, tapi sekarang
Rp30 ribu. Saya juga ketemu penjual jagung rebus, biasanya sehari 200 buah,
sekarang cuma berani bawa 50 buah, itu pun kadang tidak semuanya laku karena
jam operasional dibatasi. Sehingga kalau bisa ada sedikit pelonggaran,“
jelasnya.
Hal kedua, papar Ipuk, aktivitas kesenian juga diperlonggar
namun dengan aturan ketat.
Ipuk mengatakan, Pemkab Banyuwangi telah berupaya
menyiapkan bantalan sosial dari kebijakan PPKM Darurat. Di antaranya dengan
memberikan bantuan uang Rp300.000 per orang kepada ribuan PKL/warung
kecil/pedagang kecil.
Bantuan beras juga telah digelontorkan kepada sejumlah
pelaku wisata, pengemudi becak, dan karyawan harian yang toko/pusat
perbelanjaannya harus ditutup sementara.
Pemkab Banyuwangi juga menyiapkan skema bantuan untuk pelaku
seni, wisata, penyandang disabilitas, jasa transportasi, dan warga yang
membutuhkan secara umum. Skema bantuan saling menopang dengan kucuran dari
pemerintah pusat.
“Hari Rabu besok saya cek ke gudang Bulog dan PT Pos
terkait kesiapannya, segera disalurkan. Dinas terkait juga menyiapkan bagaimana
pelaku seni dilibatkan dalam program misalnya untuk edukasi prokes, menghibur
pasien di tempat isolasi secara virtual dan sebagainya. Tapi tentunya bantalan
sosial ini tidak cukup. Harus ada stimulan yang mulai mendorong pergerakan
ekonomi,” papar Ipuk.
Pada saat bersamaan, sambung bupati perempuan itu,
vaksinasi dan testing serta tracing terus ditingkatkan. Rumah isolasi juga
terus ditambah untuk segera memutus potensi penularan terutama munculnya
klaster keluarga. “Dengan pengawalan yang ketat, semoga kasus melandai dan
ekonomi perlahan berjalan,” pungkasnya. (Humas/kab/bwi)