Baca Juga :

• Truk Bermuatan Tebu Terguling di Tanjakan Watudodol
• Pantau PPKM Darurat dan Bagikan Sembako, Satgas di Banyuwangi Diwajibkan Humanis
• Lagi, Polresta Banyuwangi Bagikan 500 Paket Sembako ke Warga Terdampak PPKM Darurat
• Kapolresta Banyuwangi Imbau Masyarakat Tak Mudik Hari Raya Idul Adha
• Polresta Banyuwangi Terus Selidiki Hajatan Kades Temuguruh

"Tadi sempat kita tanya satu persatu. Ternyata banyak yang masih mahasiswa melakukan uji swab," ungkapnya.

Selain itu, lokasi layanan tes cepat Covid-19 yang terletak tak jauh dari rumah makan maupun warung ini juga dinilai tak layak bagi kesehatan masyarakat.

Karena seharusnya sebuah klinik harus benar-benar steril dan higienis, agar jika nantinya ditemukan warga yang positif Covid-19 tak sampai menular ke orang lain. Bahkan petugas juga mendapati pemalsuan lokasi klinik. "Lokasi mereka membuka cabang tidak ada izin," lontarnya.

Banner bertuliskan Rapid Test Antigen betebaran di kawasan Pelabuhan Ketapang. (Foto: Istimewa)

Klinik-klinik yang masih belum melengkapi surat izin operasi ini pun langsung diminta tak lagi melakukan aktivitas layanan rapid tes antigen kepada masyarakat. Papan maupun Banner layanan rapid tes di klinik juga langsung dicopot oleh petugas.

Untuk sementara masyarakat yang hendak menjalani rapid tes diminta melakukan rapid tes antigen di Terminal Sritanjung maupun klinik rapid tes resmi yang ada di loket masuk PT. ASDP Ketapang.

Eros Wasis menambahkan, penertiban ini dilakukan agar tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi saat mereka melakukan kegiatan praktik pemeriksaan swab. Ini juga mengantisipasi keluarnya surat bebas Covid-19 palsu yang dapat merugikan masyarakat.

“Antisipasi adanya surat bebas Covid-19 palsu. Selain itu juga kita mengantisipasi praktik pelanggaran lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kasi Pelayanan Kesehatan (Yankes) Primer pada Dinas Kesehatan Banyuwangi, dr. Edi Hermanto mengatakan, selama sidak berlangsung pihaknya belum menemukan paramedis yang kompeten dalam melakukan swab.

Petugas mencopot banner rapid test milik klinik yang tak berizin. (Foto: Istimewa)

"Kami belum menemukan paramedis berkompeten, minimal ada surat job training sebagai paramedis. Karena swab ini kan pelayanan invasi ke mulut dan tenggorokan. Jadi sangat berbahaya sebenarnya kalau tidak ada kompetensi di dalamnya,” jelasnya.

Belum lagi jika dibiarkan beroperasi secara liar, pemeriksaan tes cepat kepada masyarakat tidak berjalan sebagai mestinya. Dikhawatirkan jika tak ditangani oleh tenaga medis yang profesional, praktik klinik tak berizin ini seenaknya mengeluarkan hasil swab yang tak sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat yang sebenarnya.

"Makannya kita lakukan tindakan tegas. Kita minta lembaga atau klinik bisa melengkapi. Sementara untuk lokasi harusnya ada di dalam pelabuhan. Bukan diluar pelabuhan,” tandasnya. (fat)