Ketua DPD RI, LaNyalla pada Acara Halal Bil Halal Nasional dengan PADPBSI secara virtual. (Foto: Istimewa)
KabarBanyuwangi.co.id, JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan pentingnya pengelolaan dana desa untuk kebangkitan ekonomi desa. Selain itu, keberadaan BUMDes juga harus dioptimalkan.
Hal ini disampaikan LaNyalla pada Halal Bil Halal Nasional Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PADPBSI) yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (20/5/2021).
"Bagaimana Desa bisa bangkit dengan stimulus dana
desa? Ini yang harus dijawab oleh para stakeholder di desa. Kalau menurut saya,
yang utama adalah semua harus satu orientasi. Yakni, mewujudkan kesejahteraan
dan kemajuan desa," ujar LaNyalla.
Sejak tahun 2015 hingga 2019, dana desa yang dikucurkan
mencapai Rp 257 Triliun. Dari tahun 2019 hingga 2025, pemerintah akan
mengalokasikan hingga Rp 400 Triliun ke seluruh desa di Indonesia.
"Potensi antara satu desa dengan desa lainnya berbeda.
Makanya para pemangku kekuasaan di desa harus menggali dan sepakat menentukan
potensi unggulan yang bisa diwujudkan menjadi kekuatan ekonomi," ucap
Senator asal Jatim itu.
Bagi LaNyalla, desa memang harus mandiri. Seperti amanat
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan keleluasaan luar
biasa kepada desa untuk menjadi desa mandiri.
"Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi memiliki tanggung jawab mendorong
terwujudnya hal tersebut lewat program-programnya," ucap LaNyalla.
Salah satu prioritas program dari Kementerian Desa PDT dan
Transmigrasi adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Ketua DPD RI, LaNyalla pada Acara Halal Bil Halal Nasional dengan PADPBSI secara virtual. (Foto: Istimewa)
Menurut LaNyalla, DPD RI secara khusus juga mendorong
optimalisasi BUMDes, dengan mengajukan inisiatif RUU BUMDes yang tahun ini
sudah masuk dalam Prolegnas.
"Bagi DPD RI, pendirian BUMDes sangat penting bagi
kemandirian ekonomi desa. BUMDes bisa melibatkan banyak orang dan mampu
berkontribusi menambah pendapatan desa dari hasil usaha mereka," jelasnya.
Selain itu, tambah LaNyalla, BUMDes bisa memotong permainan
para Tengkulak yang memainkan harga pasar. Sehingga petani kecil dapatkan hasil
penjualan yang layak.
"BUMDes ambil peranan sebagai pengorganisir petani
kecil dan menjual hasil pertanian atau perkebunannya langsung ke Bulog. Kalau
ini bisa terjadi, pasti Tengkulak tidak mampu memainkan harga," lanjutnya.
Apabila BUMDes sudah mapan, ke depannya justru desa yang
memberikan kontribusi dana ke negara dengan adanya pajak dari BUMDes. Desa
tidak lagi meminta dana ke negara.
"Di sinilah keinginan kita, mengoptimalkan peran
BUMDes sebagai kekuatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan," ujar
pria yang pernah menjabat Ketum PSSI ini. (red)