Komisi II DPRD Banyuwangi Minta Adanya Perbaikan Data Penerima BansosDPRD Banyuwangi

Komisi II DPRD Banyuwangi Minta Adanya Perbaikan Data Penerima Bansos

Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi Emy Wahyuni Dwi Lestari (tengah) saat memimpin hearing. (Foto: Istimewa)

KabarBanyuwangi.co.id – Komisi II DPRD Banyuwangi meminta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) untuk melakukan perbaikan data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari, usai hearing menyusul aduan dari 51 warga Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, yang namanya hilang dari daftar penerima bantuan sosial (bansos).

"Data penerima bansos saat ini belum sepenuhnya valid sehingga masih saja ada permasalahan di lapangan. Aduan yang masuk itu sebagian besar terkait hilangnya data penerima bansos, ketidaksesuaian kriteria dan penyalagunaan," ungkapnya.

Baca Juga :

Untuk kasus 51 warga Desa Barurejo, Komisi II meminta kepala desa, camat, dan Dinsos melakukan evaluasi serta verifikasi data mereka.

"Jika memang berdasarkan kriteria mereka masih layak menerima bantuan, datanya harus dimasukkan kembali, kalaupun ada yang dicoret harus jelas alasannya," ucap Emy.

Menurut Emy, masalah data penerima bansos tidak hanya terjadi di satu desa saja, wilayah lain pernah mengalami persoalan serupa. Ia menilai kriteria kemiskinan sering berubah dan bersifat dinamis, sehingga perlu adanya evaluasi secara berkala.

Evaluasi dan verifikasi harus dilakukan berkala untuk menjamin keakuratan data yang lebih akurat, komprehensif. Langkah ini diharapkan dapat memastikan penyaluran bansos tepat sasaran serta meminimalkan masalah di lapangan.

"Kita minta pemerintah desa secepatnya melakukan evaluasi data warga yang namanya hilang dari daftar penerima bansos," tegasnya.

Kepala Dinsos PPKB Banyuwangi, Henik Setyorini menyampaikan terima kasih kepada elemen masyarakat yang memfasilitasi pengaduan warga terkait dengan penyaluran bansos.

"Terkait warga yang namanya merasa tercoret sebagai penerima bansos, kita minta kepala desa untuk croscek ulang data, mungkin ada kesalahan input dan lainnya," kata Henik. (fat)