Baca Juga :

• Dongkrak Karier dan Beasiswa, Desy Education Banyuwangi Buka TOEFL ITP Resmi Berstandar ETS
• PNM Dorong Perempuan Ultra Mikro Naik Kelas Lewat Skema Syariah
• Kalapas Banyuwangi Instruksikan Pegawai Tegak Lurus Jalankan Tugas Sesuai Aturan
• Libur Sekolah, Puluhan Anak Yatim Ikut Khitan Massal Gratis di Bandara Internasional Banyuwangi
• Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Kerap Macet, ASDP Ungkap Penyebabnya dan Minta Maaf

"Dalam beberapa minggu terakhir, kami menerima banyak keluhan dari masyarakat, pelaku usaha wisata dan angkutan barang. Mereka mengeluh meningkatnya biaya operasional, distribusi barang terlambat, produktivitas kendaraan menurun, hingga risiko kerusakan dan pembusukan muatan," kata Khoiri dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Bahkan Gapasdap menyebut terdapat empat warga dalam kondisi kritis yang harus dirujuk ke rumah sakit di Situbondo karena terhambat akses transportasi.

Gapasdap menilai persoalan tersebut bukan disebabkan kekurangan kapal, melainkan keterbatasan kapasitas infrastruktur pelabuhan yang sudah tidak mampu mengikuti pertumbuhan kendaraan dan armada kapal.

Selama bertahun-tahun, menurut Gapasdap, operator penyeberangan telah memenuhi kebutuhan investasi armada dengan menghadirkan kapal yang lebih modern, lebih besar, lebih aman, dan jumlahnya semakin banyak.

Saat ini tersedia sekitar 56 kapal yang tersedia di lintasan Jawa-Bali. Namun kemampuan kapasitas dan jumlah dermaga masih menjadi faktor pembatas, sehingga banyak kapal harus menunggu giliran sandar dan jadwal untuk bisa beroperasi memberijan pelayanan.

Akibatnya, waktu tunggu kapal meningkat, produktivitas armada menurun, dan antrean kendaraan di darat semakin panjang.

"Menambah kapal tanpa menambah kapasitas dermaga ibarat menambah jumlah pesawat tanpa menambah landasan pacu. Armada bertambah, tetapi kapasitas pelayanan tidak berubah secara signifikan," ucapnya.

Suasana bongkar muat kapal ferry di dermaga MB I. (Foto: Istimewa)

Ironisnya, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, lintasan penyeberangan paling strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Bali, bahkan menjadi pintu distribusi logistik menuju Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.

Beberapa dermaga yang masih digunakan merupakan dermaga tipe LCM yang sudah tidak lagi ideal untuk melayani kapal motor penumpang (KMP) modern. Di sisi lain, pelabuhan juga belum memiliki breakwater dan kolam pelabuhan yang memadai, sehingga operasional kapal sangat dipengaruhi oleh angin, arus, dan gelombang.

Dalam kondisi cuaca yang dinamis, proses sandar menjadi lebih sulit, waktu pelayanan bertambah, dan kapasitas pelabuhan semakin menurun.

GAPASDAP memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang selama ini telah menunjukkan kepedulian nyata terhadap pengembangan pelabuhan penyeberangan.

Dermaga LCM yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dibangun melalui dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Demikian pula Dermaga MB IV yang juga berdiri di atas lahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sementara Dermaga MB III dan Dermaga Bulusan yang berada di atas lahan milik ASDP juga dibangun dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Suasana bongkar muat kendaraan logistik di dermaga LCM. (Foto: Istimewa)

Sekaligus rencana adanya pembangunan oleh pemerintah daerah untuk perluasan dan pembangunan jembatan penghubung antara dermaga bulusan dengan dermaga LCM dan MB IV. Pembangunan tersebut nantinya dapat memudahkan kendaraan logistik dan tidak lagi keluar masuk di jalan nasional yang dapat membuat kemacetan diluar area pelabuhan.

Namun saat ini Dermaga Bulusan tidak lagi dapat dimanfaatkan sebagai dermaga tambahan karena dua dolphin sandarnya mengalami kerusakan dan 1 dolphin kondisinya kurang baik, sehingga kapal tidak dapat bersandar dengan aman. Akibatnya, kapasitas cadangan yang sebelumnya diharapkan dapat membantu mengurangi antrean sudah tidak dapat difungsikan secara optimal.

"Fakta tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur selama ini belum mampu mengimbangi kebutuhan operasional lintasan yang terus meningkat. Kekhawatiran kami semakin besar karena pembangunan jalan tol menuju kawasan Ketapang terus berlangsung," kata dia.

Menurutnya, apabila kapasitas pelabuhan tidak segera ditingkatkan, maka titik kemacetan akan berpindah ke kawasan pelabuhan dan jalan nasional yang digunakan masyarakat bukan hanya tujuan ke Bali, dan ini dapat berpotensi menjadi bom waktu transportasi nasional.

Risiko tersebut akan semakin besar pada periode Lebaran yang berdekatan dengan Hari Raya Nyepi, Natal dan Tahun Baru, libur sekolah, maupun akhir pekan panjang. "Kita tentu tidak ingin kemacetan puluhan kilometer seperti yang pernah terjadi kembali terulang," tegasnya.

Situasi di area parkir pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. (Foto: Fattahur)

DPP Gapasdap telah berulang kali menyampaikan surat, kajian, dan usulan kepada Kementerian Perhubungan agar pembangunan dermaga baru, rehabilitasi fasilitas yang rusak, pembangunan breakwater, perluasan kolam pelabuhan, serta peningkatan kapasitas pelabuhan segera dilaksanakan.

Pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan hanya beberapa hari menjelang arus mudik. Dibutuhkan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang harus dimulai jauh sebelum kebutuhan tersebut menjadi krisis.

"Kami berharap DPR RI memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan pelabuhan penyeberangan sebagai bagian dari infrastruktur strategis nasional,” jelasnya.

“Kami juga memohon perhatian Bapak Presiden agar berkenan memimpin percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan penyeberangan, sehingga kebijakan nasional tidak lagi hanya berfokus pada penambahan armada, tetapi juga pada pembangunan prasarana yang menjadi tanggung jawab negara," imbuhnya. (*)