Baca Juga :

• Banyuwangi Book Fair 2022, Bazar Buku hingga Angkat Karya Penulis dan Sastrawan
• DPRD Banyuwangi Desak Eksekutif Cabut Moratorium LPJU
• Minim Murid dan Tenaga Pendidik Berstatus PNS, Belasan SD di Banyuwangi Dimerger
• Rumah Ambruk Saat Hujan Deras, Penghuninya Berhasil Selamat
• Rancangan Perubahan APBD Banyuwangi 2022 Disetujui Dewan

Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto pun heran kenapa data penerima bansos bisa terhapus. Dia menyebut ada kejanggalan atas raibnya data tersebut.

"Data setiap tiga bulan sekali di update terus, tapi kenapa kok sampai hilang sebanyak itu," ucap Irianto usai memimpin hearing di gedung DPRD Banyuwangi, Kamis (6/10/2022).

Dalam hearing, dewan mengusulkan solusi sebagai alternatif agar warga penerima manfaat secepatnya mendapatkan haknya. Di antaranya, dewan usul penggunaan beberapa persen anggaran dana desa (DD) bisa dioper untuk warga miskin di Jambewangi, yang sebelumnya tidak kebagian bansos karena data hilang.

"Kemudian pendataan ulang. Kami sudah meminta kepada Dinas Sosial dan Kepala Desa untuk mendata ulang yang selanjutnya kita ajukan kembali dan kita kawal bersama-sama," tegasnya.

Dalam hearing tersebut dihadiri perwakilan Inspektorat, DPMD, Camat Sempu, Kadinsos PPKB Banyuwangi, Kades Jambewangi, Operator Desa Jambewangi, pemerhati sosial, serta sejumlah anggota dewan.

Irianto, Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi. (Foto: Fattahur)

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Banyuwangi, Henik Setyorini memastikan pengusulan ulang data bansos di Jambewangi yang sempat terhapus. "Aplikasi SIKS-NG yang digunakan untuk memuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) baru selesai perbaikan.

Sehingga tanggal 14 Oktober, data penerima bansos yang sempat terhapus sudah bisa kembali didata ulang. Semoga tidak lagi terjadi gangguan. Kita terus berupaya semaksimal mungkin," ungkap Henik.

Henik meminta semua Kepala Desa (Kades) se Banyuwangi dan Operator agar aktif setiap bulannya memperbarui data penerima bansos di desa/kelurahan masing-masing.

Pemerhati sosial, Sugiarto, berharap Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini turun tangan dalam persoalan ini. Pasalnya, kata Sugiarto, warga miskin di Desa Jambewangi sudah lima bulan terkatung-katung menunggu pencarian dana bansos dari pemerintah.

"Kami berharap ini didengar oleh Kemensos, oleh bu Menteri Risma untuk segera turun, atau kami ke Jakarta untuk membawa masalah ini, agar mendapatkan pengawalan khusus," tuturnya.

Sementara itu, Kades Jambewangi, Maskur, mengaku akan berupaya maksimal membantu warganya yang tak kebagian dana bansos. Sedang permasalahan terhapusnya data penerima bansos di desanya, Maskur menyerahkan sepenuhnya kepada Inspektorat.

"Sesuai arahan pimpinan, kami pasrahkan kepada Inspektorat terkait permasalahan hilangnya data bansos di Jambewangi. Sehingga tidak saling menyalahkan. Terpenting disini adalah solusi," pungkasnya.

Perwakilan Inspektorat Banyuwangi, M. Norawi mengungkapkan pekan depan akan dilakukan pemeriksaan ke sejumlah wilayah, salah satunya di Kecamatan Sempu. "Sesuai jadwal pekan depan akan kita lakukan audit tapi sifatnya reguler," katanya. (fat)