Baca Juga :

• Ngopi Bareng Sopir, Satlantas Polresta Banyuwangi Sosialisasikan Operasi Patuh 2025
• Si Jago Merah Lalap Rumah Warga Kampung Lukis Banyuwangi Saat Ditinggal Pemilik
• Keluarga ABK KMP Tunu Pratama Jaya Berharap Bangkai Kapal yang Tenggelam Segera Diangkat
• Tumpahan Solar Bikin 5 Pemotor Terjatuh, Tak Ingin Tambah Korban Damkar Banyuwangi Lakukan Pembersihan
• Selamatkan Korban KMP Tunu Pratama Jaya, Belasan Nelayan Dapat Reward Uang Tunai dan Sembako

“Keputusan itu jadi panduan yang jelas bagi pihak kepolisian maupun pemerintah daerah di Kabupaten Banyuwangi untuk menerapkan larangan yang sama,” imbuhnya.

Pro-kontra suatu kebijakan, tambah Barur, merupakan sesuatu yang lumrah. Selama pengambilan keputusan berdasarkan pada mencegah kemudlaratan (kerusakan) dan mewujudkan kemaslahatan umum, maka tidak boleh ragu untuk menegakkannya.

“Saya kira, pihak kepolisian maupun Pemda, tidak perlu ragu. MUI Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa yang jelas. Mendasarkan atas kajian mendalam terhadap keharaman sound horeg,” tambah Barur.

Sebagaimana diketahui, MUI Jawa Timur telah mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg. Dalam fatwa tersebut diputuskan jika penggunaan sound horeg adalah haram.

Dari konsideran fatwa itu, mengutip sejumlah dalil syara (Quran, Hadits, hingga Qoul Ulama), peraturan perundang-undangan, hingga kajian akademik dari aspek kesehatan dan sosial.

“Ratifikasi atas kebijakan Polda Jatim ini harus segera diterapkan dalam bentuk peraturan yang kongkrit. Mengingat sebentar lagi memasuki bulan Agustus, banyak karnaval yang akan digelar. Dari pengalaman tahun kemarin, ini akan diisi oleh sound-sound horeg,” pintanya.

MUI tak menampik adanya perputaran ekonomi yang terjadi dari setiap pagelaran sound horeg. Namun, hal tersebut tak bisa dijadikan pertimbangan utama ketika menimbulkan dampak buruk yang nyata.

“Ekonomi memang penting, tapi untuk menggerakkan ekonomi ada banyak cara yang bisa ditempuh. Jika banyak mudlaratnya ya hindari,” tegasnya. (red)