1
.jpg)
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Pendopo Kabupaten, Senin (17/3/2025).
Dalam kesempatan itu, Ipuk menegaskan bahwa arah pembangunan Banyuwangi di tahun 2026 berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat. Hal ini sebagai upaya untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan di daerah.
“Kita akan mendorong pertumbuhan
ekonomi yang inklusif melalui berbagai program yang bisa diakses oleh semua
lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal. Dengan meningkatnya pendapatan
warga harapannya bisa mempercepat penurunan kemiskinan,” kata Ipuk.
Untuk mewujudkan hal tersebut,
Ipuk membeber 9 prioritas program yang akan dijalankan di 2026. Mulai
peningkatan produksi pangan, peningkatan nilai tambah produk UMKM, perluasan
pasar sektor pertanian dan pariwisata, serta peningkatan serapan tenaga kerja
pada sektor UMKM dan pariwisata.
“Untuk peningkatan produksi
pangan, Banyuwangi berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan
sejumlah komoditas pangan pokok, di antaranya beras biofortifikasi.
Pengembangan komoditas ini dilakukan dengan melibatkan ratusan petani sehingga
diharapkan bisa mengerek perekonomian mereka,” ujar Ipuk.
Sedangkan untuk perluasan pasar
sektor pariwisata dan pertanian, digenjot melalui skema kerjasama antar daerah.
“Misalnya, saat ini Banyuwangi bersama Kabupaten Buleleng dan Jembrana membuat
paket-paket wisata yang menawarkan potensi pariwisata di tiga daerah,” kata
Ipuk.
Selain itu, bagian dari 9 program
prioritas itu antara lain percepatan pembangunan infrastruktur dan pelestarian
lingkungan, perlindungan sosial adaptif dan pemberdayaan masyarakat miskin dan
rentan, penguatan pendidikan yang berdaya saing, peningkatan akses kesehatan
dan pola hidup sehat, serta reformasi birokrasi.
Ipuk menjelaskan, reformasi
birokrasi didorong melalui percepatan digitalisasi layanan publik hingga ke desa-desa
sehingga lebih efektif dan efisien. Percepatan pemerataan infrastruktur juga
dilakukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa pada titik-titik pusat
ekonomi.
Sementara untuk penguatan
pendidikan, lanjut Ipuk, pemkab membuka program beasiswa bagi pelajar
berprestasi dari keluarga kurang mampu. Ini memberikan kesempatan yang sama
bagi mereka untuk mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi.
“Dengan pendidikan yang tinggi
harapannya mereka bisa mendapatkan pendapatan yang lebih layak. Sehingga bisa
mengentaskan keluarganya dari jurang kemiskinan,” urai Ipuk.
Musrenbang RKPD 2026 diikuti
secara luring maupun daring oleh seluruh jajaran OPD, kepala desa, lurah, dan
camat se-Banyuwangi.
Turut hadir Asisten Administrasi
Umum Provinsi Jatim, Akhmad Jazuli, Kepala bakorwil V Choirul Anwar, Wakil
Ketua DPRD Banyuwangi, Manajer PT PLN Banyuwangi, pimpinan perbankan/perguruan
tinggi, tokoh lintas agama, budayawan, hingga pimpinan organisasi masyarakat.
Ipuk berpesan agar musyawarah
tersebut dapat menghasilkan solusi terbaik untuk menyikapi berbagai isu penting
nasional maupun provinsi.
“Para camat harus bisa memilih
mana yang terpenting karena tidak semua usulan bisa kita terima mengingat
kemampuan fiskal daerah yang terbatas,” pesan Ipuk.
Selanjutnya, berbagai usulan dari masing-masing kecamatan hasil dari Musrenbang tersebut nantinya akan menjadi bahan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Kabupaten. Dari dokumen tersebut akan menjadi pedoman program pemerintah untuk tahun 2026. (humas/kab/bwi)
