1
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang biasa dikenal Musrenbang Kecamatan digelar serentak di seluruh Kabupaten Banyuwangi.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani membuka langsung kegiatan tersebut dari halaman Kantor Camat Tegaldlimo, Kamis (1/2/2024).
Dalam kesempatan tersebut,
Bupati Ipuk menegaskan arah pembangunan Banyuwangi berfokus pada penguatan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan
ekonomi yang berkelanjutan.
“SDM yang berkualitas akan dapat
menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini perlu dipersiapkan
dengan matang,” ungkap Ipuk yang disampaikan secara luring dan daring tersebut.
Untuk mewujudkan hal tersebut,
Ipuk menguraikan delapan prioritas program. Mulai dari pengentasan kemiskinan;
perluasan lapangan pekerjaan; peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
dan peningkatan ekosistem produktif pelaku pariwisata; UMKM, serta pertanian.
“Untuk kemiskinan sendiri, Alhamdulillah,
tahun kemarin tercatat di angka 7,34 persen. Untuk sekarang kita canangkan nol
persen untuk kemiskinan ekstrim,” jelas Ipuk.
Sedangkan sektor pendidikan yang
terus digenjot adalah penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Hingga 26
Januari 2024, terdata ada 2.909 anak terkategori ATS. Ini mengalami penurunan
signifikan jika dibanding data per September 2023 yang mencapai 5.420 anak.
“Kami mengapresiasi kepada
sejumlah kecamatan yang telah melakukan penetrasi signifikan dalam menurunkan
jumlah anak tidak sekolah ini. Hal tersebut perlu dicontoh oleh kecamatan
lainnya,” ungkap Ipuk.
Ipuk juga meminta seluruh
kecamatan untuk berfokus menurunkan stunting. Hal ini menunjukkan progres yang
cukup menggembirakan.
Jumlah balita stunting bulan
timbang Desember 2023 mencapai 2.305 balita. Hal ini menurun 17,08 persen jika
dibandingkan bulan timbang Februari 2023 sebanyak 2.780 balita.
“Penanganannya bukan soal gizi
belaka. Tapi, juga perlu dilakukan pembenahan sanitasi, kebersihan lingkungan
hingga pola hidup,” jelas Ipuk.
Selain itu, bagian dari delapan
program prioritas itu antara lain penguatan modal sosial; pengelolaan
lingkungan hidup; tranformasi digital layanan publik; dan pembangunan
infrastruktur penunjang Kawasan Ekonomi Strategis (KES).
Berbagai usulan dari masing-masing kecamatan hasil dari Musrenbang tersebut nantinya akan menjadi bahan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Kabupaten. Dari dokumen tersebut akan menjadi pedoman program pemerintah untuk tahun 2025. (humas/kab/bwi)
