1
Ratusan pekerja migran mengikuti rangkaian Musrenbang Tematik yang digelar Migrant Care di Banyuwangi. (Foto: Fattahur)
KabarBanyuwangi.co.id - Para pekerja migran menyuarakan
beragam persoalan yang kerap terjadi di tempat perantauan, mulai dari ekonomi,
sosial, hingga ancaman hukum dan perdagangan manusia.
Aspirasi itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Tematik yang digelar Migrant Care selama tiga hari di
Banyuwangi, bertepatan dengan peringatan Hari Pekerja Migran Sedunia
(International Migrants Day/IMD).
"Buruh migran jarang bisa bersuara karena dianggap
marjinal. Maka pada forum ini kami suarakan persoalan-persoalan pekerja migran
yang ada selama ini," kata Wiwik Winarsih mantan Pekerja Migran asal
Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Selasa (16/12/2025).
Menurut Wiwik, persoalan pekerja migran saat ini semakin
kompleks. Dari sisi ekonomi misalnya, banyak dari mereka yang belum memiliki
kemampuan mengelola keuangan dengan baik. Akibatnya, meski bertahun-tahun
bekerja di luar negeri, tidak sedikit yang pulang tanpa membawa hasil.
"Setelah pulang kembali ke tanah air banyak PMI
akhirnya bingung akan bekerja apa. Buka usaha juga tidak punya skil. Makanya
lewat forum ini kami bersuara supaya mendapat perhatian," terangnya.
Selain persoalan ekonomi, ancaman hukum juga menjadi
perhatian. Wiwik menyebut pekerja migran, khususnya yang berangkat secara
nonprosedural, sangat rentan mengalami eksploitasi dan terjerat praktik
perdagangan orang.
"Itu masih menjadi masalah yang perlu dicarikan solusi
untuk antisipasi dan penanganan bila terjadi kasus," ujarnya.
Mantan buruh migran asal Tegaldlimo, Suprihati menambahkan
untuk penguatan saat ini mantan pekerja berhimpun pada Desbumi (Desa Peduli
Buruh Migran). Di Banyuwangi sudah terbentuk 12 Desbumi.
"Selain mendorong upaya perlindungan, lembaga ini juga
memberi wadah bagi eks pekerja migran untuk berkreasi lewat pendampingan usaha
dan pelatihan. Seperti menjahit, menganyam, jualan makanan termasuk penjualan
digital. Para pekerja dibantu oleh Desbumi," tuturnya.
Kepala Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Jember,
Miftahul Munir turut menjadi peserta pada forum yang dihadiri oleh 300 pekerja
migran dari sejumlah kota di Indonesia tersebut. Melalui forum ini, ia berharap
dapat bertukar gagasan dengan para peserta lainnya.
"Isu pekerja migran sudah sering digaungkan. Tapi
implementasi dibawah masih sangat minim sehingga perlu dikuatkan lagi,"
kata dia.
Menurutnya masih banyak aparat desa yang kurang perhatian
terhadap isu ini. Padahal desa berperan menjadi filter untuk mengantisipasi
masyarakat bermigrasi secara ilegal.
"Persoalan awal itu dari desa, terkait dengan dokumen
dan perlengkapan administrasi lainnya. Sehingga lewat forum ini kami ingin
berdiskusi untuk mencari solusi perlindungan pekerja migran," tukasnya.
Sebagai informasi Musrenbang Tematik berasal dari sejumlah
daerah, di antaranya Banyuwangi dan Jember (Jawa Timur), Indramayu (Jawa
Barat), Wonosobo dan Kebumen (Jawa Tengah), Lombok Tengah (NTB), serta Lembata,
Nusa Tenggara Timur.
Musrenbang tematik ini bertujuan memperkuat upaya
perlindungan pekerja migran sekaligus menyerap aspirasi langsung dari para
pekerja migran sebagai dasar advokasi Migrant Care selama setahun ke depan.
(fat)
