1
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Dunia saat ini telah melampaui era disrupsi. Perubahan tidak lagi berjalan secara linier atau bertahap, melainkan melompat-lompat secara kuantum.
Menghadapi itu, Pemkab Banyuwangi mendatangkan pakar manajemen dan Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Rhenald Kasali, untuk menyelaraskan perubahan cara kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam menghadapi era baru yang disebut Quantum Age, sebuah fase perubahan yang bergerak sangat cepat, kompleks, dan sulit diprediksi.
“Ini adalah era ketika konflik
bisa muncul lewat algoritma, keputusan diambil oleh mesin, dan ancaman datang
dari kecerdasan buatan, informasi palsu, hingga serangan digital jika tidak
disikapi secara bijak,” ujar Rhenald dalam Capacity building ASN Go Digital:
Kolaborasi, Inovasi, dan Transformasi untuk Pemerintahan Masa Depan, yang
diikuti ribuan ASN Pemkab Banyuwangi di Banyuwangi, Senin sore (15/12/2025).
Di era kuantum seperti ini,
negara bisa terguncang bukan karena kekuatan militer, tetapi oleh kecepatan
teknologi yang melampaui kemampuan institusi untuk membaca, merespons, dan
mengantisipasi perubahan.
Rhenald menjelaskan, ciri utama
era kuantum adalah kecepatan, keterhubungan tanpa batas, serta tingkat
ketidakpastian yang tinggi. Mobilitas manusia, komunikasi virtual, hingga
layanan publik kini bergerak jauh lebih cepat dibandingkan masa lalu.
“Dunia tidak lagi berjalan
linear. Pemerintah dituntut untuk lincah, adaptif, dan mampu membaca perubahan
yang sulit diprediksi,” katanya.
Dalam konteks kerja, Rhenald
menegaskan manusia ke depan akan semakin bekerja berdampingan dengan mesin,
termasuk kecerdasan buatan (AI). Namun, AI harus diposisikan sebagai alat
bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir manusia.
“Risiko terbesar muncul ketika
manusia menjadi malas berpikir, kehilangan daya analisis, dan menerima
informasi dari AI secara mentah tanpa verifikasi serta kebijaksanaan,” jelas
Founder Rumah Perubahan tersebut.
Dia juga mengingatkan era kuantum
mengubah cara masyarakat memaknai kebenaran. Informasi sangat bergantung pada
konteks, sehingga kebijakan publik harus mampu memahami realitas lapangan yang
beragam.
Di sisi lain, keterhubungan
digital menuntut kewaspadaan tinggi terhadap isu keamanan data dan privasi. “ASN
harus bijak menggunakan teknologi agar tidak melanggar ruang personal masyarakat,”
imbuhnya.
Rhenald menekankan birokrasi di
masa depan harus berani berinovasi dan berkolaborasi, tanpa meninggalkan nilai
kemanusiaan dan keadilan sosial. “Saya rasa birokrasi masa depan harus lincah,
kolaboratif, dan berani melakukan terobosan,” ujarnya.
Bupati Banyuwangi Ipuk
Fiestiandani menilai materi yang disampaikan Prof. Rhenald penting untuk
menyelaskan dengan upaya Banyuwangi melakukan transformasi digital dan menjawab
tantangan masa depan.
“Kita tidak boleh menghindar dari
perubahan. Kita harus menghadapinya bersama-sama untuk membangun Banyuwangi ke
depan,” kata Ipuk.
Selaim ASN Banyuwangi, kegiatan ini juga dihadiri tokoh masyarakat dan tokoh agama. (*)
