Baca Juga :

• KONI Banyuwangi Siapkan 36 Cabor untuk Ikuti Proprov VIII Jatim 2023
• Rencana Dihadiri Menparekraf, Pameran Lukisan "ArtOS Nusantara" Banyuwangi Hadirkan Karya Para Maestro
• Kerangka Manusia Ditemukan di Perkebunan PTPN XI Siliragung
• Diundang Harvard Medical School, Bupati Ipuk Bicara Tentang Public Health
• Kakek di Banyuwangi Tewas di Kebun Buah Naga, Penyebabnya Masih Misterius

"Seluruh anggota Bapemperda sepakat mempercepat pembahasan raperda perubahan perda Perlindungan TKI. Targetnya di triwulan ketiga ini segera di paripurnakan bersamaan dengan Raperda Produk Unggulan Desa," kata Sofiandi usai rapat internal dewan, Rabu (10/5/2023).

Menurut Sofiandi, Perda Nomor 15 Tahun 2017 sudah kadaluarsa sehingga butuh penyesuaian konsideransi menggunakan UU Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang mengatur tentang perlindungan PMI.

Politisi dari Partai Golkar ini mencontohkan, nomenklatur yang dipakai saat ini sesuai UU 18 Tahun 2017, sebutan TKI tak lagi digunakan melainkan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Penyebutan tidak hanya sekedar penyebutan namun mengandung makna filosofis dan lain sebagainya," ucap Ketua AMPI Banyuwangi ini.

Banyuwangi sebagai kantong PMI perlu adanya regulasi daerah yang bisa memberikan proteksi terhadap pekerja migran di luar negeri.

"PMI ilegal perlu kita konsentrasikan karena sering terjadi persoalan, sehingga perlu adanya klausul atau pasal yang mengatur, pemerintah daerah harus memproteksi dan hadir penuh, jangan sampai Banyuwangi dijuluki kabupaten kantong PMI ilegal," tegasnya.

Politisi asal Kecamatan Cluring ini menambahkan, raperda perubahan ini akan terlebih dahulu dikonsultasikan ke Biro Hukum Pemprov dan Kemenkumham Jatim. (fat)