Baca Juga :

• Tahun Politik, PAN dan Muhammadiyah Berjuang Bersama untuk Kepentingan Bangsa
• Sudah Sepekan Warga Banyuwangi Kesulitan Dapatkan Elpiji 3 Kilogram
• Hasil Operasi Sikat Semeru 2023, Polresta Banyuwangi Ringkus 65 Pelaku Kejahatan
• Banyuwangi Jaman Bengen Pamerkan Ratusan Benda Kuno Peninggalan Blambangan hingga Dinasti Tang
• Bahas Penanganan Stunting dan Kemiskinan, BKKBN dari 16 Provinsi Workshop di Banyuwangi

Selain itu juga diatur dalam Pasal 93 dan Pasal 94 PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Selanjutnya berdasarkan surat rekomendasi atas peninjauan kembali dan revisi Perda RTRW Banyuwangi dari Menteri ATR/Kepala BPN tanggal 15 Februari 2023, bahwa dapat dilakukan revisi dengan pencabutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

"Ini kami usulkan karena memang daerah punya hak untuk melakukan perubahan terhadap perda itu. Juga dalam rangka perubahan tata ruang berdasarkan kebutuhan yang ada serta dukungan pemkab terhadap peningkatan peluang kemajuan iklim investasi atau dunia usaha yang semakin berkembang di Banyuwangi," jelasnya.

Ipuk menambahkan, saat ini sudah ada beberapa titik akan dilakukan pengembangan yang bisa dimanfaatkan dunia usaha tumbuh di Banyuwangi.

"Denah sudah ada, tapi teknisnya ada di dinas terkait ya. Kita juga sudah dua kali melalukan paparan dan sudah mendapatkan izin dari Kementerian ATR/BPN. Tinggal perda-nya," tambah Ipuk.

Sementara itu, Plt Kepala DPU CKPP Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono menyampaikan, revisi rencana tata ruang wilayah ini menyesuaikan dengan adanya perubahan kebijakan serta kondisi riil di lapangan.

"Revisi ini bisa dilakukan setelah lima tahun. Perubahan ini untuk mengakomodir dinamika internal wilayah yang berimplikasi pada rencana perubahan pemanfaatan ruang," kata dia. (fat)