1
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) RI menggelar Regional Workshop, Pemutakhiran
Pendataan Keluarga (PPK) dan penguatan Sistem Informasi Keluarga (SIGA), untuk
penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim, di Banyuwangi, 12-15 Juni
2023.
Workshop yang digelar Direktorat Pelaporan dan Statistik
BKKBN ini diikuti oleh 161 perwakilan BKKBN dari 16 provinsi di Indonesia, di
antaranya Aceh, Sumatera Selatan, D.I.Y., Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku,
Papua, dan provinsi lainnya.
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN,
Sukaryo Teguh Santoso, menyampaikan hasil pendataan dan pemutakhiran data ini
adalah hal penting. Mengingat data yang valid dan realtime akan menentukan
intervensi apa yang akan dilakukan.
"Pendataan dan pemuktahiran data penting sebagai dasar
intervensi kebijakan di daerah untuk menangani permasalahan stunting dan
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (PPKE)," kata Sukaryo saat
pembukaan workshop PPK-23, Senin (12/6/2023).
Salah satu alasan dipilihnya Banyuwangi sebagai tempat
digelarnya workshop karena berbagai upaya Banyuwangi di bidang pembangunan
manusia dan ikhtiar penurunan stunting.
"Harapan kami, apa yang dilakukan Banyuwangi bisa
menjadi pemicu daerah lain untuk memberikan upaya maksimal untuk pengelolaan
kualitas data yang lebih baik," kata Sukaryo.
Direktur Pelaporan dan Statistik, Lina Widyastuti,
mengatakan workshop PPK-23 merupakan forum konsolidasi dan penyiapan
pelaksanaan pemuktahiran pendataan keluarga dan penguatan sistem pendataan
keluarga.
"Workshop ini sebagai forum konsolidasi pusat,
provinsi, dan kota untuk menyamakan visi memastikan pelaksanaan PPK-23 berjalan
dengan baik dan optimal," ujar Lina.
Lina menyampaikan PPK-23 akan mulai dilaksanakan mulai 1
hingga 30 Juli mendatang, dengan pra pelaksanaan pada 20 Juni. "Nantinya,
hasil dari pendataan akan menjadi basis kebijakan penanggulangan stunting dan
P3KE," kata Lina.
Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang turut
hadir dalam pembukaan workshop menyatakan, Pemkab Banyuwangi mendukung kegiatan
PPK-23. Menurutnya, dengan memiliki data yang akurat, maka daerah dapat
melakukan intervensi yang lebih tepat sasaran dalam melaksanakan program
pembangunan,
"Kami berharap kegiatan ini memberikan data akurat
yang bisa menjadi dasar kebijakan bagi kami untuk lebih baik menanggulangi
masalah keluarga seperti stunting dan kemiskinan ekstrim," harap Ipuk.
Dalam penanggulangan stunting, Pemkab Banyuwangi alokasikan
Rp7 miliar untuk pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil resiko tinggi.
Banyuwangi juga bentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai
camat bersama Kepala Puskesmas dengan anggota tenaga kesehatan dan elemen kader
lainnya.
Selain itu juga ada sederet program lain, seperti Sekolah
Asuh Stunting yang dikoordinir Dinas Pendidikan, pemberian sayuran dan daging
hasil program pertanian oleh Dinas Pertanian, dan lain sebagainya. Pemkab
Banyuwangi juga siapkan Desa Lokus Penanganan Stunting.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Direktur Komunikasi,
Informasi, dan Edukasi (KIE) BKKBN RI, Eka Sulistia Ediningsih; dan Kepala
Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati. (humas/kab/bwi)
