Baca Juga :

• Kabar Duka, Dua Jemaah Haji Asal Banyuwangi Meninggal di Tanah Suci
• Dua Hari Diguyur Hujan Tanpa Henti, Musala di Banyuwangi Ambruk
• Pelabuhan Ketapang Sering Macet, Sumail Abdullah Usul Pembangunan Jembatan Jawa - Bali
• Kapolresta Banyuwangi Merotasi Sejumlah Perwira, Berikut Nama dan Jabatannya
• KPU Banyuwangi Belum Terima Berkas Pendaftaran Perbaikan Bacaleg

"Ditunda pembacaan putusan tanggal 22 Agustus," kata Mochammad Nur Prehantoro, Selasa (4/7/2023).

Sementara itu, pihak penggugat tentu menunggu hasil putusan Majelis Hakim terkait perkara yang sudah ditunda ini.

Penggugat perkara ini adalah Vici Noornindia selaku nadzir atau penerima wakaf atas tanah seluas lebih dari 4000 meter persegi di Jalan Badung, Kelurahan Tamanbaru, Banyuwangi.

Perempuan yang akrab disapa Vici ini mengaku kecewa dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi karena tak kunjung membacakan putusan.

"Info awal yang saya terima soal putusan itu dijadwalkan hari ini, tapi ternyata ditunda lagi satu bulan lebih. Sebelumnya sudah pernah ditunda, ini ditunda lagi," ungkapnya.

Vici menilai perkara yang ia gugat ini terkesan diulur-ulur dan tak kunjung menemukan titik terang, sehingga ia lelah menunggu.

"Gugatan perkara ini saya layangkan pada Juni 2022 lalu, dan hingga kini Juli 2023 masih belum selesai," ucapnya.

Vici menjelaskan akta ikrar wakaf tanah tersebut telah terbit pada September 2021, setelah didaftarkan oleh mantan lurah Penganjuran di era 90-an.

Lahan yang sejak lama diwakafkan untuk tempat pemakaman itu "diserobot". Karena tiba-tiba muncul Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Suhaemi.

"Suhaemi memang kakek saya. Awalnya saya diam dan tidak menyoal, karena saya yakin jika Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) akan melindungi tanah ini karena wajib pajaknya tertera nol rupiah atas nama panitia makam dan fasilitas umum," bebernya.

Namun beberapa bulan lalu, Vici didatangi oleh saudaranya yang dalam kasus ini menjadi tergugat. Mereka mengklaim bahwa tanah wakaf itu sebenarnya milik keluarga besarnya.

"Mereka datang ke rumah dan ngomong kalau tanah wakaf ini sudah muncul SPPT atas nama Suhaemi," kata Vici.

SPPT atas nama Suhaemi tersebut sempat muncul selama dua tahun, yakni 2020 dan 2021. Namun setelah diurus pada tahun berikutnya, pajak kembali menjadi nol rupiah.

Vici menyebut, pihak tergugat coba-coba mengurus ke BPN dengan memakai surat pernyataan petok tanah milik Suhaemi hilang. Padahal menurutnya, petok asli berada di tangannya.

"Ini kan sudah main-main namanya, ada oknum-oknum mafia tanah yang berusaha nyaplok ini,” ujarnya.

Vici menegaskan, selain memegang petok asli tanah milik Suhaemi, dirinya juga mengetahui secara pasti batas-batas tanah milik kakeknya tersebut.

Batas tanah Suhaemi dimulai dari Kafe Tamulang ke arah barat sampai Jl. Jenggala seluas 16.000 meter persegi, dan sudah habis dipetak-petak.

Vici kembali menegaskan bahwa tanah wakaf yang lokasinya berada di timur Kafe Tamulang itu diluar petok Suhaemi.

"Tanah (wakaf) ini tanahnya orang, dan bukan bagian dari tanahnya Suhaemi, intinya itu," beber perempuan yang berprofesi sebagai notaris ini.

Setelah ditelusuri di Kelurahan Penganjuran, lanjut Vici, tanah wakaf tersebut atas nama Djuwariyah binti H. Djaelani. Luas tanah yang diwakafkan sekitar 4.330 sampai 4.500 meter persegi dari luas seluruhnya 25.000 meter persegi.

"Tanah ini benar-benar tanah fasilitas umum yang harus kita lindungi bersama. Jangan diambil seseorang, nanti dijual seperti itu," tegasnya. (fat)