Baca Juga :

• Total Omset UMKM Selama Banyuwangi Ethno Carnival 2025 Tembus Rp 1,2 Miliar Lebih
• Pasca Tragedi Kapal Tenggelam, Pelayaran Lintas Ketapang-Gilimanuk Diberlakukan Aturan Baru
• Polresta Banyuwangi Cipayung Plus dan Perhutani Tanam Pohon, Jaga kelestarian Lingkungan
• Jamin Keselamatan Pelayaran, Belasan Kapal Ditunda Beroperasi, Kendaraan Menumpuk di Pelabuhan Ketapang
• Jembatan Sungai Lembu Pesanggaran Rusak, Pemkab Banyuwangi Segera Bangun Jembatan Darurat

Penarikan tersebut, yang dilakukan pada 14 Juli 2025, dinilai terlalu mendadak dan mengganggu kelancaran arus logistik serta mobilitas masyarakat.

Ketua DPC Gapasdap Banyuwangi, Nurjatim, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah dalam meningkatkan aspek keselamatan pelayaran. Namun ia tak menampik adanya sedikit “kaget” atas penarikan kapal secara serentak itu.

“Kami sudah memberikan masukan bahwa ini akan berdampak pada arus logistik dan tentunya kemacetan akan timbul. Karena di hari biasa pun, ketika kondisi ramai, kita sudah mengalami stuck,” ungkapnya saat dikonfirmasi wartawan.

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungwangi melakukan evaluasi menyeluruh pasca-insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.

Salah satu kebijakan terbaru adalah pembatasan kapasitas muatan kapal maksimal 75 persen dan penarikan 15 kapal eks LCT karena dinilai belum memenuhi syarat kelaikan.

Sementara itu, Dermaga LCM Pelabuhan Ketapang kini difokuskan hanya untuk angkutan logistik dan tidak diperbolehkan membawa penumpang. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pengusaha angkutan.

Nurjatim menambahkan, kondisi kemacetan diperparah oleh fasilitas pelabuhan yang dinilai kurang memadai, terutama pada jalur keluar.

“Kemacetan ini juga disebabkan banyaknya kendaraan yang masuk, namun pintu keluarnya kurang memadai. Kami berharap kapal yang dari LCM keluarnya tidak harus memutar ke pintu keluar utama, sehingga arus kendaraan yang datang dari Gilimanuk dapat segera keluar,” desaknya.

Ketua DPC Gapasdap Banyuwangi, Nurjatim. (Foto: KabarBanyuwangi.co.id)

Melihat situasi ini, Gapasdap berharap ada solusi cepat dari pemerintah. Menurutnya, jika temuan pada kapal yang ditarik bersifat minor, secepatnya dapat diberikan dispensasi agar bisa segera beroperasi kembali.

“Harapan kami, pemerintah dapat segera memberikan solusi bahwa kapal yang di-off (ditunda operasionalnya), kalau memang ada temuan minor, bisa segera di-dispensasi untuk kembali beroperasi,” jelasnya.

Saat ini, jumlah armada yang beroperasi dianggap belum mencukupi untuk melayani lonjakan kendaraan dan kebutuhan logistik yang tinggi.

Nurjatim menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan KSOP terbaru, empat kapal akan diperbantukan untuk membantu operasional malam ini, sehingga total delapan kapal dapat kembali melayani lintasan Ketapang-Gilimanuk.

Terkait kebijakan pembatasan kapasitas muatan sebesar 75 persen dan pelarangan angkut penumpang dari Dermaga LCM, Gapasdap menyatakan dukungan penuh.

“Karena cuaca sampai saat ini belum kondusif. Kami juga memahami adanya buka-tutup pelayaran Ketapang-Gilimanuk ini,” tutupnya.

Gapasdap berharap agar koordinasi antara pemerintah, operator kapal, dan pihak pelabuhan bisa diperkuat demi menjaga kelancaran arus penyeberangan dan distribusi logistik di jalur vital Jawa-Bali tersebut. (tim)