
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Mempermudah layanan administrasi perpajakan, Pemkab Banyuwangi meluncurkan 'Bapenda Online' yang dapat diakses masyarakat 24 jam.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, saat soft launching Bapenda Online acara Car Free Day (CFD) dan peresmian Pasar Jati Agung, Kecamatan Purwoharjo mengatakan, dengan sistem ini masyarakat bisa mengurus pajak tanpa harus datang ke kantor pelayanan.
"Ini bagian dari upaya kita
memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi perpajakan secara
mandiri. Tidak lagi harus didatangi petugas ke rumah-rumah, tetapi bisa
mengurus pajak apa pun pajak itu, dengan Bapenda Online," ujar Ipuk, Minggu
(27/9/2026).
Bapenda Online terintegrasi
dengan basis data kependudukan daerah, yakni B-One ID di aplikasi Smart
Kampung, sehingga data wajib pajak yang sudah terdaftar akan terverifikasi
secara otomatis oleh sistem.
Sistem ini mencakup dua fungsi
utama, yaitu portal informasi (official web) dan portal layanan publik digital.
Masing-masing menyajikan data capaian pajak daerah secara live setiap hari,
informasi kewajiban perpajakan, fitur interaktif chatbot, hingga portal pendaftaran
magang bagi mahasiswa.
Selain itu juga tersedia 9 jenis
layanan PBB-P2 dan BPHTB secara online.
Plt Kepala Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) Banyuwangi, Samsudin, mengatakan setiap hari Bapenda melayani
sekitar 150 hingga 200 permohonan layanan di berbagai titik, mulai dari Kantor
Bapenda, Mall Pelayanan Publik, hingga Pasar Pelayanan Publik.
"Berawal dari konsep Work
from Anywhere, dengan sistem ini pelayanan tidak terbatas oleh waktu dan bisa
dilakukan di manapun. Melalui Bapenda Online, masyarakat kini bisa mengakses
layanan 24 jam," ujar Samsudin.
Selain mempermudah masyarakat,
pengoperasian sistem digital ini juga memberikan dampak efisiensi anggaran yang
signifikan bagi Pemkab Banyuwangi.
"Dengan Bapenda Online,
insyaallah secara tahunan Bapenda dapat melakukan penghematan anggaran belanja
rutin minimal Rp 900 juta per tahun. Ke depan, potensi penghematan akan terus
kami optimalkan," ungkapnya.
Selain itu menurut Samsudin, sistem ini dilengkapi fitur tracking, sehingga warga bisa memantau posisi berkas secara real-time dan mengajukan komplain jika terjadi kendala proses. (*)
