Baca Juga :

• Rendah Hati, Prinsip Kepemimpinan Resort Manager Ketapang Indah Hotel Banyuwangi
• Mayat Mr.X Tersangkut Bebatuan di Sungai Gegerkan Warga Gambiran
• Pulang Ziarah Wali, 61 Warga Kecamatan Licin Dinyatakan Positif Covid-19
• Bupati Semangati Warga hingga Pekerja Migran yang Jalani Isolasi dan Karantina
• Puluhan Warga Berstatus OTG Pada Klaster Peti Buah Jalani Senam Pagi

Ruliyono menyebutkan, tidak ada pengurangan ataupun penurunan hasil bagi pajak. Sementara besaran pajak  menyesuaikan produksi ataupun pendapatan yang diperoleh perusahaan.

Perpindahan pajak ini, masih kata Ruliyono, tidak hanya berlaku pada BSI, tapi juga perusahaan lainnya. "Ada banyak perusahaan selain PT. BSI, termasuk PDAM yang pembayaran pajaknya dipindahkan dari KPP Pratama Banyuwangi ke KPP Madya Malang," jelasnya.

Dijelaskan lagi oleh Kepala KPP Pratama Banyuwangi, Eko Budihartono, perpindahan pajak BSI dari KPP Pratama Banyuwangi ke Madya Malang tersebut sudah merupakan ketentuan dari Direktorat Jenderal Pajak. "Tujuannya untuk mempermudah pengawasan. Dan sebenarnya ini hanya masalah administrasi saja, perpindahan pajak BSI dari Pratama Banyuwangi ke KPP Madya Malang," kata Eko Budihartono.

Perpindahan itu, lanjut Eko, tidak hanya berlaku untuk BSI saja, tapi juga berlaku untuk seluruh perusahaan di Indonesia. Di Banyuwangi sendiri ada sekitar 56 badan usaha dan 13 pribadi yang bakal pindah pajak. Perpindahan pajak ini tidak mempengaruhi klasifikasi besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

"Masing-masing KPP itu ada gridnya. Di Banyuwangi ada 69 perusahaan yang dipindah (pajaknya), salah satunya BSI berpindah sejak bulan Mei 2021. Pajak dari BSI itu dibayar ke negara atau pusat bukan ke daerah, yang selanjutnya dari pusat turun ke daerah dalam bentuk bagi hasil," bebernya.

Sementara itu, Senior Manager External Affair PT Bumi Suksesindo (PT BSI), Darmono menyampaikan, perubahan atau perpindahan pajak itu hanya dalam konteks pengawasan.

"Sebenarnya kita nggak ada hubungannya sih dengan perubahan ini, karena kewenangan itu ada di pemerintah. Mau dibayar dimana, mau di Banyuwangi, Malang atau kembali lagi ke Jakarta, mbayar kita tetap sama mengikuti kewajiban yang harus kita lakukan," tandasnya. (fat)