1
Audiensi di kantor DPRD Trenggalek, Kamis (17/7/2025). (Foto: Istimewa)
KabarBanyuwangi.co.id, TRENGGALEK – Sejumlah pedagang kaki
lima (PKL) yang biasa berjualan di kawasan Alun-alun Trenggalek, Jawa Timur,
mendatangi kantor DPRD setempat, Kamis (17/7/2025).
Mereka mengadukan mahalnya biaya sewa lokasi saat ada event
yang digelar oleh pihak ketiga atau event organizer (EO).
Perwakilan PKL, Meida Irba Fisabila, menyebut biaya yang
dikenakan sangat memberatkan dan tidak sejalan dengan janji pemerintah daerah
yang sebelumnya menyatakan akan menyediakan ruang gratis bagi pedagang lokal.
“Kami mendukung penuh kegiatan yang mendorong UMKM, tapi untuk bisa berjualan di alun-alun saat event, kami harus membayar Rp 750 ribu hingga Rp 1 juta per hari,” keluh Meida dikutip dari https://suaratrenggalek.com/.
“Itu belum termasuk biaya listrik dan sewa tenda yang bisa
mencapai Rp 3 juta sampai Rp 4,5 juta,” sambungnya.
Ia berharap pemerintah tidak memberatkan pedagang kecil
yang hanya ingin tetap berusaha. “Silakan buat event besar, kami dukung. Tapi
tolong jangan mencekik rakyat kecil. Kami hanya ingin berdagang dengan tenang
tanpa beban biaya tinggi,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek,
Mugianto, menyampaikan pihaknya telah menerima dan menampung aspirasi para
pedagang.
Dalam audiensi itu, PKL meminta agar diberi ruang berdagang
selama rangkaian peringatan HUT RI dan Hari Jadi Trenggalek tanpa harus
dibebani kontribusi mahal.
“Permintaan mereka sederhana, ingin tetap bisa berjualan
selama kegiatan berlangsung. Mereka keberatan jika harus membayar kontribusi
mahal, dan kami coba komunikasikan agar tahun ini ada kebijakan yang lebih
longgar,” kata Mugianto, Rabu (16/7/2025).
Ia menegaskan DPRD bersama Pemkab akan mendorong pelibatan
UMKM lokal seluas-luasnya dalam kegiatan ekonomi saat event. Penataan area
jualan akan diatur oleh Dinas Komindag.
“EO tetap bisa membuat stan di dalam alun-alun, sementara
sebagian PKL akan ditata di jalur luar. Penataan ini mengikuti Perda yang
mengatur kontribusi berdasarkan luas area,” jelasnya.
Meski kontribusi tetap berlaku, DPRD berharap kebijakan yang lebih longgar ini bisa meringankan beban pedagang di tengah pemulihan ekonomi.
“Kalau ini berhasil dan berdampak positif, skema ini bisa dijadikan
model untuk event-event ke depan,” pungkas Mugianto. (red)
