Baca Juga :

• Cari Motor dan Sepeda Listrik Hemat dan Modern? Sunra Banyuwangi Siapkan Banyak Bonus
• Trafik Penumpang Tembus Ratusan Ribu, Bandara Internasional Banyuwangi Siap Hadapi Periode Nataru
• Festival Kita Bisa, Banyuwangi Dorong Potensi dan Prestasi Pelajar Disabilitas
• Tahap II Sipundiwangi, Warga Tamanbaru Banyuwangi Menangkan Undian Motor
• CIMB Niaga Hadirkan Kejar Mimpi Fest 2025

Koordinator Pengelolaan Pengetahuan, Data, dan Publikasi Migrant Care, Trisna Dwi Yuni Aresta mengatakan, musrenbang ini menjadi ruang strategis untuk merespon tantangan baru dalam isu migrasi pekerja Indonesia. Terutama terhadap meningkatnya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan sindikat terorganisir.

"Fenomena ini dipicu oleh minimnya lapangan kerja di dalam negeri, sehingga banyak orang terpaksa mencari penghidupan di luar negeri. Perdagangan orang kini tidak lagi hanya menyasar perempuan di wilayah pedesaan dengan akses pendidikan terbatas, tetapi juga meluas ke kalangan anak muda, masyarakat urban, hingga mereka yang berpendidikan tinggi," ujar Trisna.

Menurutnya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan bagi seluruh warganya tanpa terkecuali. "Tidak ada manusia yang ilegal. Baik pekerja migran prosedural maupun non-prosedural, negara wajib hadir dan memberikan perlindungan,” tegasnya.

Trisna menjelaskan, musrenbang tematik ini merupakan agenda tahunan yang secara khusus untuk menampung suara pekerja migran yang selama ini dinilai masih jarang terakomodir dalam perencanaan pembangunan.

"Selain menyerap aspirasi, forum ini juga membahas isu-isu kejahatan terkini, termasuk modus TPPO yang semakin beragam. Ini menjadi ruang bagi pekerja migran untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi. Hasil forum akan menjadi acuan advokasi Migrant Care selama satu tahun ke depan," jelasnya.

Ia menyebutkan peserta musrenbang tematik berasal dari sejumlah daerah, di antaranya Banyuwangi dan Jember (Jawa Timur), Indramayu (Jawa Barat), Wonosobo dan Kebumen (Jawa Tengah), Lombok Tengah (NTB), serta Lembata, Nusa Tenggara Timur.

Banyuwangi dipilih sebagai tuan rumah IMD 2025 karena dinilai memiliki praktik kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam mendukung perlindungan pekerja migran.

"Kolaborasi yang erat, khususnya melalui program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi), serta dukungan pemerintah desa dan keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), menjadi alasan utama Banyuwangi dipilih sebagai lokasi kegiatan nasional," bebernya.

Koordinator Pengelolaan Pengetahuan, Data, dan Publikasi Migrant Care, Trisna Dwi Yuni Aresta bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi, Dwi Yanto. (Foto: Fattahur)

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi, Dwi Yanto, turut hadir menyebut forum ini menjadi ajang berbagi praktik-praktik terbaik dalam perlindungan pekerja migran dari berbagai daerah. Praktik baik tersebut diharapkan dapat didiseminasikan dan diterapkan di wilayah lain.

"Dengan berbagi pengalaman dan solusi yang sudah berjalan, daerah lain bisa mengambil contoh yang paling efektif. Sehingga ketika menghadapi persoalan serupa, penanganannya bisa lebih cepat dan tepat," ujarnya.

Dwi Yanto menambahkan, pemerintah daerah memberikan perhatian kepada seluruh pekerja migran, baik yang berangkat secara prosedural maupun non-prosedural. "Prinsip kami, semua warga Banyuwangi wajib mendapatkan perlindungan tanpa membedakan status keberangkatannya," terangnya.

Bagi pekerja migran purna, Pemkab memberikan pendampingan melalui pelatihan keterampilan dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Produk-produk UMKM yang dipamerkan dalam kegiatan ini merupakan salah satu contohnya," ujarnya.

Terkait pekerja migran non-prosedural, Pemkab Banyuwangi mendorong penguatan sistem perlindungan berbasis digital, termasuk pencatatan keberangkatan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Termasuk untuk jalur laut, dilakukan kerja sama dengan kedutaan masing-masing negara, sehingga ketika data tidak terdaftar, pekerja migran tersebut dapat segera dipulangkan," tandasnya. (fat)