Baca Juga :

• Disnakertrans dan Perindustrian Banyuwangi Buka Posko Pengaduan THR 2022
• Enam Tahun Beruntun Banyuwangi Pertahankan SAKIP A dari KemenPAN-RB
• Deteksi Dini Stunting, Banyuwangi Optimalkan Peran Ribuan Kader dan Tim Pendamping Keluarga
• Keroyokan Turunkan Stunting, Banyuwangi Gunakan Srategi Penurunan Kemiskinan
• Kapolresta Banyuwangi Menerima Penghargaan Pelayanan Prima Lingkup Polri

Selain untuk memastikan kelayakan fasilitas di Lapas, Eddy juga melihat kondisi blok hunian yang sudah melebihi kapasitas. "Ya saya meninjau mengenai fasilitas dan sebagainya, dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa over kapasitas ini menjadi permasalahan kita bersama," ujarnya.

Wamenkumham RI didampingi Kalapas meninjau blok hunian di Lapas Banyuwangi. (Foto: Istimewa)

Menurutnya, blok hunian di Lapas idealnya diisi 200, tapi di Lapas Banyuwangi dihuni 800 warga napi. "Berarti kan melebihi kapasitas hampir 400 persen," katanya.

Diakuinya, Lapas Banyuwangi memang telah mendapatkan hibbah tanah dari pemerintah setempat. Namun menurutnya, untuk membangun Lapas itu tidak mudah.

"Karena untuk pembangunan Lapas itu harus mendapatkan izin prinsip, dan itu tidak mudah. Dan yang harus diketahui, untuk membangun Lapas kosong saja memakan anggaran sekitar 300 miliar, serta memakan waktu," jelas Eddy.

Sehingga upaya yang bisa dilakukan dalam kondisi ini, kata Eddy, adalah bagaimana cara untuk mengoptimalkan pembinaan tetap bisa dilaksanakan. Karena relokasi di tahun ini masih belum ada. Persoalan over kapasitas, tidak hanya terjadi di Lapas Banyuwangi, tapi semua Lapas di Jatim.

Sementara untuk mengurangi over kapasitas di Lapas, masih kata Eddy, bisa dilakukan melalui program asimilasi, pembebasan bersyarat, dan lain sebagainya tentunya sesuai aturan yang ada. "Itu adalah satu-satunya cara. Karena untuk mendistribusikan napi itu tidak mungkin. Sebab Lapas di Jawa Timur sendiri semua sudah over kapasitas," katanya.

Wamenkumham RI didampingi Kalapas meninjau ruang informasi dan pengaduan masyarakat di Lapas Banyuwangi. (Foto: Istimewa)

Melihat kondisi itu, tambah Eddy, pengurangan besar-besaran bisa dilakukan pasca putusan Mahkamah Agung (MA) mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang didalamnya mengatur soal remisi bagi terpidana kasus narkotika dan korupsi.

"PP 99 mengenai tahanan narkoba saat ini sudah direvisi, dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga kita harapkan bisa pengurangan. Semoga dengan putusan MA yang membatalkan beberapa pasal dalam PP 99 terealisir dalam rangka mengurangi over kapasitas," jelasnya. 

Dalam kesempatan itu Prof Eddy berharap Lapas Banyuwangi terus berproses melakukan pembenahan dan peningkatan layanan sehingga bisa meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). "Semoga tahun ini bisa memperoleh predikat WBK," pungkasnya. (fat)