1
(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Pemkab Banyuwangi kembali meraih nilai A pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima penilaian tersebut secara virtual yang diserahkan oleh Sekretaris Kemenpan RB, Rini Widyantini dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan kota, Selasa (5/4/2022).
Ini merupakan tahun keenam bagi
Banyuwangi mendapat nilai SAKIP A. Acara tersebut dihadiri Deputi Bidang
Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Erwan
Agus Purwanto.
“Kami bersyukur mampu
mempertahankan SAKIP A. Bagi kami, ini bukan semata-mata soal penghargaan,
namun tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi
birokrasi,” kata Ipuk.
SAKIP merupakan sistem terintegrasi
dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Terdapat sejumlah fokus
pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program
pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sasaran.
Paradigma pemerintahan digeser
bukan lagi pada berapa anggaran yang disiapkan dan dihabiskan, tapi berapa
besar kinerja yang dihasilkan.
Bagi Ipuk, penilaian SAKIP selain
menunjukkan tingkat efektivitas dan efiensi penggunaan anggaran terhadap
capaian kinerjanya, namun juga menilai kualitas pembangunan budaya kinerja
birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil.
“Ini buah kekompakan semua OPD di
Banyuwangi. Fokus kinerja untuk menghasilkan outcome yang berdampak pada
masyarakat, bukan hanya sekadar bekerja,” papar Ipuk.
Ipuk mengaku bahwa pemkab terus
meningkatkan rapor SAKIP ini menjadi AA. Termasuk nilai reformasi birokrasi
yang saat ini berada di level BB.
“Kami terus mendorong aspek-aspek
peningkatan kinerja di internal pemkab. Salah satu contoh untuk meningkatkan
kapasitas birokrat kami telah berkolaborasi dengan Pemkab Jabar untuk
pengembangan SDM birokrat,” kata Ipuk.
Sekretaris Kemenpan RB Rini
Widyantini mengatakan, SAKIP menilai tingkat akuntabilitas atas hasil (outcome)
terhadap penggunaan anggaran untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi
kepada hasil (result oriented government).
“Jadi tidak semata berkompetisi
mendapatkan predikat nilai baik atau terbaik. Tetapi bagaimana meningkatkan
kinerja pemerintahan, serta efektifitas kegiatan yang diukur dengan orientasi
keberhasilan kinerja,” kata Rini.
“Bagaimana daerah memanfaatkan
anggarannya secara efektif, punya target dan hasil kerja keras. Ini juga
berbicara tentang bagaimana kegiatan dirancang mengacu pada prioritas dan
kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono
mengatakan, Banyuwangi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik
dan reformasi birokrasi.
“Sinergi seluruh OPD terus
diperkuat untuk sama-sama bekerja menaikkan derajat kesejahteraan masyarakat,” kata
Yayan, sapaan akrabnya.
“Alhamdulillah, saat ini hasilnya semakin terlihat dari sejumlah indikator, mulai peningkatan PDRB, pendapatan per kapita, hingga IPM kita yang semakin membaik. Dengan berbagai capaian ini, kita berharap rapor SAKIP Banywuangi meningkat tahun depan,” pungkasnya (Humas/kab/bwi)
