1
(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Upaya Pemkab Banyuwangi menurunkan stunting dilakukan secara keroyokan. Pencegahan dan penanganannya melibatkan banyak pihak, termasuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk pendeteksian sejak dini.
“Deteksi dini terhadap resiko stunting terus kita masifkan. Keberadaan TPK diharapkan bisa memperluas cakupan penemuan potensi stunting di masyarakat, sehingga semakin awal ditemukan, akan semakin cepat dilakukan intervensi,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat menyerahkan bantuan pulsa kepada TPK di sela-sela kegiatan Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) di Desa Jajag, Kecamatan Gambiran beberapa waktu lalu.
Ipuk menjelaskan Banyuwangi telah
memiliki data keluarga terindentifikasi stunting yang lengkap by name by
address, berikut faktor resikonya. Data ini sangat dibutuhkan agar program
penanganan yang dilakukan tepat sasaran.
“TPK bertanggung jawab untuk
memastikan setiap keluarga yang terindentifikasi berisiko tinggi stunting bisa
mendapatkan intervensi dari pemerintah. Jadi mereka akan melakukan pemantauan
secara rutin dan koordinasi dengan dinas terkait,” ujar Ipuk.
Banyuwangi sendiri memiliki 1.316
TPK yang tersebar di seluruh kecamatan hingga desa dengan total 3.948 kader
yang terlibat. Mereka terdiri dari unsur PKK, kader KB, dan bidan yang bertugas
melakukan pendampingan.
“Pendampingan akan dilakukan kepada
calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita untuk mendeteksi dini
faktor resiko stunting. Kalau ditemukan resiko, mereka akan berkoordinasi
dengan dinas terkait untuk ditentukan intervensinya yang tepat,” kata Ipuk.
“Jadi stunting bukan hanya tugas
Dinas Kesehatan dan Puskesmas saja. Penyebab stunting tidak hanya soal
kesehatan, tapi juga ada faktor pemicu lainnya. Maka semua elemen harus
tanggap,” imbuhnya.
(Foto: Humas/kab/bwi)
Ditambahkan Kepala Dinas Sosial
PPKB, Henik Setyorini bahwa TPK melakukan screening menggunakan aplikasi
Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) dari BKKBN. Data teridentifikasi,
akan dilakukan intervensi sesuai faktor resikonya.
“Misalnya ditemukan calon pengantin
kurang sehat atau kurang gizi maka ada program peningkatan gizi hingga calon
pengantin tersebut berada pada kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Ini
merupakan pencegahan stunting dari hulu,” kata Henik.
Secara berkala, imbuhnya, tim ini
melaporkan hasil pendampingan kepada penyuluh KB setempat. “Data
teridentifikasi akan dijadikan acuan pelaksanaan program penurunan stunting
pemerintah daerah,” ujar Henik.
Untuk mendukung tugas mereka, pemerintah memberikan bantuan pulsa senilai Rp. 100 ribu per orang per bulan, selama satu tahun, dari APBN. “Total bantuan untuk tim yang ada di Banyuwangi senilai Rp. 4,73 miliar. Ini sudah kita distribusikan melalui kecamatan,” papar Henik. (Humas/kab/bwi)
