(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Setelah ditetapkan sebagai daerah satu-satunya pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah pusat, Banyuwangi telah melakukan uji coba pendaftaran bansos sejak 18 September 2025.
Selama dua pekan, warga yang mendaftar bansos melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos) telah mencapai 259 ribu. Capaian ini mendapat apresiasi pemerintah pusat.
"Kami sudah melihat sendiri
bagaimana progresnya,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat berkunjung ke
Banyuwangi bersama lintas Kementerian dan 20 lembaga negara, Kamis (2/10/2025).
“Sudah lancar, lebih dari target
progres yang ditetapkan. Tidak salah kami pilih Banyuwangi sebagai pilot
project. Selain karena insfrastruktur digitalisasinya sudah memadai,
pemerintahannya terbiasa dengan sistem digital," imbuhnya.
Digitalisasi bansos merupakan
program prioritas Presiden Prabowo Subianto, agar penyalurannya lebih cepat,
transparan, dan tepat sasaran.
Selain Mensos, hadir pula Ketua
Komite Percepatan Transformasi Digital Luhut B Panjaitan, Wamendagri Bima Arya
Sugiarto, Wamen PANRB Purwadi Arianto, Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard, dan
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan 20 lembaga negara
lainnya.
Kedatangan rombongan ke
Banyuwangi untuk mematangkan program bansos digital. Mereka juga sempat menilik
proses pendaftaran program tersebut di Dusun Suko Sumbermanis, Kelurahan
Gombengsari, Kecamatan Kalipuro.
Mensos yang akrab disapa Gus Ipul
juga mengapresiasi upaya Pemkab Banyuwangi, yang turut menjadikan Aparatur
Sipil Negara, Kepala OPD, Lurah, operator desa, Kepala Desa, hingga Dasawisma
menjadi agen Perlinsos untuk memperluas jangkauan pendaftaran masyarakat yang
membutuhkan.
Hasilnya warga Banyuwangi yang
telah mendaftar program bansos digital sebanyak 259 ribu orang, baik yang
mendaftar secara mandiri maupun melalui agen Perlinsos.
Selanjutnya pemerintah pusat akan
mengolah data yang telah hasil pendaftaran. Hasil pengolahan data akan
dijadikan pijakan dalam penyerahan bantuan sosial untuk Program Keluarga
Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun depan.
Hasil dari proses uji coba di
Banyuwang ini, akan dievaluasi dan direplikasi ke seluruh wilayah di Indonesia.
"Kami uji coba di sana (Desa Gombengsari), orang daftar sebentar langsung
bisa masuk. Dua menit prosesnya selesai," kata Gus Ipul.
Bupati Banyuwangi Ipuk
Fiestiandani berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh pemerintah
pusat. "Kami berkomitmen untuk menyukseskan setiap program prioritas
pemerintah pusat, termasuk pelaksanaan bansos digital," kata Ipuk.
Ipuk menyebut apabila program
bansos digital ini berhasil, masyarakat akan sangat diuntungkan. "Karena
bansos ini akan lebih tepat sasaran dan ankutabilitasnya juga terjaga,"
ucapnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima
Arya mengungkapkan Banyuwangi adalah pilihan tepat untuk piloting perlinsos
digitalisasi karena komitmen tinggi dari pemimpinnya.
"Dan karena ini bisa
dipastikan Insyaallah berhasil maka bisa menginspirasi daerah lain. Kami
berharap Ibu Bupati berbagi pengalaman ke daerah, nanti kami undang ke
Kemendagri. Berbagi pengalaman dan tantangannya," kata Bima Arya.
Wamen PANRB Purwadi Arianto
menambahkan, Kementrian PAN-RB berusaha mengkolaborasikan peran masing-masing
kementerian, lembaga, dan daerah dalam rangka satu data untuk aplikasi
transformasi digital, khususnya agar bantuan tepat sasaran.
Dengan program ini, para penerima
bansos dapat dipertanggungjawabkan dengan metode-metode digital dan ilmiah. Selanjutnya
data-data tersebut dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Data
Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN).
"Program ini adalah sangat penting karena dalam rangka kami memodernisasi pemutahiran dan juga pengelolaan DTSEN," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. (humas/kab/bwi)