Baca Juga :

• Pelaku Jasa Wisata Banyuwangi Kecewa Buntut Penutupan TWA Kawah Ijen
• Angkat Tema Alas Purwo, Perayaan Tahun Baru di eL Hotel Banyuwangi Sukses Pukau Ratusan Tamu
• Evaluasi Tahunan, Taman Wisata Alam Kawah Ijen Ditutup Sementara
• Awal Tahun 2024, Sejumlah Perwira di Polresta Banyuwangi Dimutasi
• Sopir Logistik Banyuwangi Deklarasi Dukungan untuk Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

"Pasca pengumuman hasil seleksi kompetensi dan pemberkasan PPPK guru, banyak kepala sekolah sebagai pengelola lembaga pendidikan swasta kehilangan guru-guru terbaiknya," kata Ketua Pengurus MKKS SMK Swasta Banyuwangi, Danang Bagiono.

Danang menjelaskan, pihaknya ingin memperjuangkan nasib sekolah swasta yang kekurangan guru pengajar pasca rekrutmen PPPK.

"Kita berjuang demi peningkatan kualitas pendidikan. Tapi dari sisi SDM, kita kehilangan yang terbaik pasca rekrutmen PPPK, yang rata-rata sekolah dan yayasan tidak tahu gurunya ikut seleksi," katanya.

Danang berharap pembedaan status guru atau sekolah negeri dan swasta dihapuskan dalam dunia pendidikan karena semua berkontribusi mendidik anak bangsa.

"Intinya kami kehilangan guru terbaik. Apalagi guru jurusan sudah terekrut PPPK, maka selesai sudah sekolah swasta. Kalau sudah begini, bagaimana kita mau bersaing dengan sekolah negeri," ucapnya.

Sebagai jalan keluar, ia juga berharap agar guru dengan status PPPK bisa diperbantukan untuk mengajar di sekolah swasta.

Persoalan kesenjangan formasi guru swasta dan guru negeri harus mendapatkan perhatian dari pemerintah usai Kemendikbud Ristek perbolehkan guru swasta mendaftar PPPK dengan syarat mendapatkan izin dari yayasan.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, M. Ali Mahrus. (Foto: Fattahur)

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, M. Ali Mahrus menyampaikan pandangannya terkait persoalan migrasi guru sekolah swasta ke negeri tersebut.

"Peraturan dibuat semangatnya ada dua, yaitu perlindungan dan kesejahteraan. Urusan kesejahteraan sudah ok, pemerintah memberikan fasilitas kesejahteraan kepada guru PPPK, tapi urusan perlindungan yang kita pertanyakan," ucap Mahrus.

Pasalnya dengan direkrutnya guru-guru swasta ke sekolah negeri, secara otomatis tidak melindungi eksistensi sekolah swasta. Hal ini, kata Mahrus, menjadi catatan penting untuk dijadikan otokritik kepada pemerintah.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu berharap kepada pemerintah agar guru-guru swasta yang diterima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bisa ditempatkan kembali di sekolah asal, sebagai jalan keluarnya.

"Ya kita minta supaya dikembalikan ke sekolah asal, di Kemenag saja bisa guru ditugaskan ke sekolah swasta, sementara di lingkungan Dinas Pendidikan tidak bisa," tegasnya. (fat)