Smart Kampung Banyuwangi dipresentasikan dalam ASEAN Smart City Network (ASCN) di di Luang Prabang, Laos. (Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Program digitalisasi layanan publik
Smart Kampung Banyuwangi, dipresentasikan dalam ASEAN Smart City Network
(ASCN), yang dihadiri delegasi 10 negara anggota ASEAN, di Luang Prabang, Laos.
Selain delegasi dari 10 negara ASEAN, forum yang berlangsung
selama 4 hari (29/7 – 2/8 2024) ini juga dihadiri perwakilan dari pemerintahan
Jepang, Korea Selatan; dan Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat, untuk
membahas kerja sama dalam memajukan pembangunan perkotaan yang cerdas dan
berkelanjutan.
“Banyuwangi telah masuk network ASCN, bersama dengan
Jakarta dan Kota Makassar. Dalam forum itu Banyuwangi diminta sharing tentang
pengembangan digitalisasi pelayanan di daerah. Kami saling berbagi
praktek-praktek baik terkait program smart city yang dijalankan masing-masing
perwakilan negara,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
Kabupaten Banyuwangi, Budi Santoso, yang hadir dalam forum tersebut.
Di forum tersebut Budi memaparkan perkembangan Smart
Kampung yang merupakan program pengembangan desa terintegrasi dengan memadukan
penggunaan TIK dengan kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif,
peningkatan pendidikan-kesehatan, pelayanan publik, dan upaya pengentasan
kemiskinan.
"Program Smart Kampung untuk memudahkan pelayanan publik
hingga tingkat desa, yang dipadu dengan pemberdayaan. Ujungnya adalah
meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi warga," kata Budi.
Lewat Smart Kampung, pemkab juga telah mengembangkan Mal
Pelayanan Publik (MPP) digital pertama di Indonesia. MPP digital ini
MPP Digital di Banyuwangi mengintegrasikan layanan publik
secara digital melalui satu aplikasi "Smart Kampung
Banyuwangi". Masyarakat bisa mengurus berbagai kebutuhan administrasi
kependudukan (adminduk) secara mandiri melalui online, termasuk pula pengurusan
izin di sektor kesehatan.
"Itulah yang membuat Smart Kampung kini telah diadopsi
oleh Pemerintah Pusat untuk dikembangkan lebih luas lagi layanannya menjadi Ina
Digital Apps,” kata Budi.
Dalam kesempatan itu, Budi juga sharing progres kerjasama
antara Banyuwangi dengan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and
Tourism (MLIT) Jepang yang diaplikasikan dalam program Road Manager dan Bike
Sharing.
“Iya kami dibantu MLIT Jepang untuk pengembangan kedua
program ini. Lewat forum ini Banyuwangi bisa menyerap berbagai inovasi dari
program-program smart city kelas dunia. Banyak ide dan gagasan menarik, yang
nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Banyuwangi,” kata Budi.
Sementara Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan Kemendagri Amran, mengatakan Banyuwangi dipilih menjadi salah satu
wakil Indonesia bersama Kota Makassar, DKI Jakarta, dan Kabupaten Sumedang
didasarkan pada beberapa faktor.
Selain berprestasi dalam pelayanan publik, dari hasil hasil
evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemkab Banyuwangi
meraih 4,50 dengan predikat Memuaskan.
Menurut Amran, inti pembangunan perkotaan cerdas di
Indonesia tidak hanya berorientasi pemutakhiran teknologi dan digitalisasi.
Namun perlu memiliki fasilitas pelayanan yang terstandarisasi, penyediaan
fasilitas, pengoperasian serta pemeliharaan layanan sesuai dengan standar
pelayanan.
"Banyuwangi memenuhi standar itu. Bahkan prinsip-prinsip smart city mampu diaplikasikan Banyuwangi di desa-desa," kata Amran. (humas/kab/bwi)