(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Berbagai program penanganan kemiskinan yang dikawal Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani terus menunjukkan hasil positif. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan Banyuwangi tahun 2025 kembali mengalami penurunan, yakni menjadi 6,13 persen.
Tercatat, empat tahun terakhir kemiskinan di Banyuwangi terus turun. Pada 2021 sebesar 8,07 persen, menjadi 7,51 persen (2022), 7,34 persen (2023), 6,54 persen (2024) dan 6,13 persen pada 2025 atau turun sebesar 0,41 persen.
“Alhamdulillah, capaian kinerja
ini adalah buah dari kolaborasi, dukungan dan doa seluruh masyarakat dan
stakeholder di daerah. Sinergis seluruh program yang dijalankan oleh banyak
pihak,” kata Bupati Ipuk, Kamis (25/9/2025).
Program yang digeber pemkab untuk
mengurangi kemisikinan di Banyuwangi mulai dari program pemberian bantuan usaha
lewat program UMKM Naik Kelas, akses pendidikan yang baik hingga pendidikan
tinggi, mendorong penguatan program kepariwisataan karena dampaknya yang
multiplier.
Ada tiga strategi Banyuwangi
dalam mengurangi kemiskinan di daerah. Pertama, mengurangi beban pengeluaran
warga miskin. “Salah satunya kami memastikan program bansos baik dari pusat
maupun daerah terdistribusi dengan baik untuk membantu meringankan beban
masyarakat. Di Banywuangi ada program Rantang Kasih dan Banyuwangi Berbagi,”
terang Ipuk.
Kedua, meningkatkan pendapatan
warga miskin lewat berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan
taraf ekonomi. Seperti program UMKM Naik Kelas, Warung Naik Kelas (WeNak)
hingga fasilitasi ongkir gratis bagi UMKM.
Ketiga strategi penanganan
kemiskinan dilakukan dengan memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan dan
peningkatan kapasitas pendidikan bagi warga. “Berbagai pelatihan untuk
meningkatkan skill warga agar bisa mandiri menjalankan maupun meningkatkan
usahanya,” katanya.
Penurunan angka kemiskinan
tersebut juga diiringi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang meningkat. Di
triwulan 1, tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50 persen dan triwulan dua
meningkat jadi 5,85 persen. Capaian ini berada di atas angka provinsi maupun
nasional.
“Pemkab akan terus melanjutkan
berbagai program pemberdayaan ekonomi dan penanganan kemiskinan yang dijalankan
pemerintah. Terima kasih atas dukungan dan kolaborasi semua pihak,” ujar Ipuk.
Sementara itu, Kepala BPS
Banyuwangi Hermanto mengatakan ada sejumlah faktor yang menyumbang penurunan
angka kemiskinan Banyuwangi. Di antaranya kemampuan daerah dalam menjaga
inflasi atau daya beli masyarakat.
Terjaganya tingkat inflasi
Banyuwangi menurutnya berkat kebijakan daerah untuk menjaga inflasi serta
kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga ekonomi.
“Kolaborasi berbagai pihak yang
didukung oleh kebijakan pemerintah berhasil menjaga inflasi sehingga daya beli
masyarakat terjaga. Inilah yang mencegah warga masuk dalam garis kemiskinan dan
menjadikan warga miskin bisa memperbaiki taraf kehidupannya,” terangnya.
Selain inflasi yang terjaga, kata Hermanto berbagai program daerah yang dijalankan oleh Pemkab Banyuwangi juga menjadi faktor kunci yang mendukung. “Pemkab Banyuwangi cukup konsisten dalam menjalankan program penanganan kemiskinan sehingga hasilnya bisa terukur,” ujarnya. (humas/kab/bwi)