Baca Juga :

• BKKBN Pusat Tunjuk Banyuwangi Jadi Pilot Project Aplikasi Pencegahan Stunting
• Polemik Tapal Batas Ijen, DPRD Banyuwangi Putuskan Tak Gunakan Hak Interpelasi
• Diduga Mabuk, Mobil Feroza Tabrak Tiang dan Pagar Rumah Warga Hingga Terbalik
• Banyuwangi Akan Memulai PTM, Sekolah Wajib Penuhi Syarat dan Ketentuan
• Upaya Pulihkan Ekonomi, Bupati Ipuk Gandeng Organisasi Dunia Usaha

"Kami sudah berusaha maksimal, dan sudah melalui paripurna, tapi mohon maaf kami kecewa karena memang dalam paripurna tidak ada yang menanyakan substansinya, tidak ada yang menanyakan kenapa interpelasi dan sebagainya, hanya menanyakan antara setuju dan tidaknya digunakan hak interpelasi," jelasnya, Senin (16/8/2021).

Terkait penandatanganan yang dilakukan Bupati Ipuk, Khusnan menilai Bupati Ipuk tergesa-gesa, tidak cermat, tidak membaca secara rinci sebelum melakukan tandan tangan.

Anggota FPKB, Khusnan Abadi. (Foto: Fattahur)

Oleh karena itu pihaknya ingin meminta penjelasan dari Bupati Ipuk. Padahal pada 11 Juni 2021 keluar jawaban Gubernur melalui Setdaprov soal pencabutan tanda tangan itu jawabannya adalah kepentingan perizinan dan ivestasi.

"Artinya, begitu ditanda tangani berarti Bondowoso bisa mengeluarkan izin untuk investasi. Ini yang saya sampaikan kepada anggota dewan lainnya, dalam rapat kita juga sampaikan ingin minta mendengar penjelasan Bupati tentang ini,” bebernya.

“Ternyata empat fraksi menyatakan tidak setuju, tidak ada yang menyampaikan secara substansi, lalu pimpinan menyatakan empat fraksi menolak dan kemudian didok," imbuhnya.

Kendati demikian, pihaknya bersama dua fraksi lainnya tetap akan berupaya mempertahankan Kawah Ijen tetap milik Banyuwangi sepenuhnya.

"Kita akan melakukan langkah-langkah, teman-teman kita yang ada di Komisi I akan kita dorong untuk memanggil dan meminta penjelasan dari instansi terkait, termasuk menanyakan sudah sejauh mana surat pencabutan penandatanganan berita acara kesepakatan batas darerah Banyuwangi dengan Bondowoso apakah sudah ada respon dari Pemerintah Provinsi maunpun Kemendagri," jelasnya.

Anggota Fraksi Demokrat, Micahel Edy Hariyanto. (Foto: Fattahur)

Senada disampaikan anggota sekaligus Wakil Ketua DPRD Banyuwangi dari Fraksi Demokrat, Michael Edy Hariyanto, dalam rapat fraksi-fraksi hanya menyampaikan pernyataan setuju dan tidaknya tanpa menyampaikan alasan yang jelas.

"Rata-rata fraksi yang menolak penggunaan hak interpelasi hanya menyampaikan bahwa akan ditangani secara kelembagaan, tidak perlu memanggil Bupati," ujarnya.

Bahkan dalam rapat, kata Michael, Fraksi Demokrat tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan mendukung usulan penggunaan hak interpelasi. "Kami dari Demokrat mau bicara tapi tidak diberi kesempatan" ungkapnya.

Setelah ini, Michael menambahkan, pihaknya akan mencari solusi bagaimana Ijen itu tetap milik Banyuwangi. "Lewat komisi yang membidangi, kami akan panggil instansi terkait untuk mengetahui detaillnya, setelah itu ke Kemendagri," pungkasnya. (fat)