(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Pemkab Banyuwangi kembali sukses
mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP
tersebut sukses diraih Banyuwangi selama sepuluh kali berturut-turut.
Hasil audit BPK tersebut diterima Bupati Banyuwangi Ipuk
Fiestiandani dan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono di kantor BPK Jawa Timur,
Jumat (13/5/2022). Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Jatim, Joko
Agus Setyono.
Bupati Ipuk bersyukur Pemkab Banyuwangi berhasil
mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah. Sepuluh kali meraih opini
WTP menunjukan pengelolaan keuangan Kabupaten Banyuwangi telah sesuai standar
akuntansi pemerintahan dan perundang-undangan.
“Alhamdulillah, kita semua berhasil mempertahankan prestasi
pengelolaan keuangan. Terima kasih kepada BPK yang telah mengaudit, memberikan
arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan
perangkat daerah,” ujar Ipuk.
Ipuk menambahkan, opini WTP dari BPK tersebut memotivasi
Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi tata kelola
keuangan yang baik juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan
output-outcome program pembangunan yang jelas,” paparnya.
Capaian WTP kali kesepuluh ini meyakinkan Ipuk bahwa
menciptakan program pelayanan publik dan program meningkatkan kesejahteraan
masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.
Pandemi, lanjut Ipuk, telah menumbuhkan tantangan tersendiri
bagi daerah bagaimana membuat program-program penanganan pandemi dan pemulihan
ekonomi untuk menjaga kesejahteraan warga yang terdampak ekonomi.
"Berbagai program pemulihan ekonomi kita geber, namun
kepatuhan dan ketelitian penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kaidah
akuntansi tetap kita pertahankan. Alhamdulillah, tidak hanya opini WTP yang
bisa dipertahankan, namun Banyuwangi juga menjadi daerah yang peningkatan angka
kemiskinannya terendah di Jawa Timur, yaitu hanya 0,01 persen dari 2020 ke 2021,”
kata Ipuk.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, Cahyanto, menegaskan pihaknya akan terus
melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah. Bukan hanya pengelolaan dan
pelaporan anggaran yang bagus, lanjut dia, melainkan juga harus berdampak
kepada masyarakat.
“Keuangan daerah tak hanya harus akuntabel dan transparan,
tapi juga diwujudkan dalam program pembangunan yang punya manfaat besar bagi
warga. Ini yang menjadi pedoman kita,” ujarnya.
"Terima kasih kepada jajaran BPK atas bimbingan dan
arahan sehingga pengelolaan keuangan Banyuwangi semakin baik,” tambahnya.
Ke depan, menurut Cahyanto, akan memperketat monitoring dan
evaluasi, mulai dari perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran. (Humas/kab/bwi)