Akan Dihapus, Nasib Enam Ribu Tenaga Honorer di Banyuwangi di Ujung TandukBKD Banyuwangi

Akan Dihapus, Nasib Enam Ribu Tenaga Honorer di Banyuwangi di Ujung Tanduk

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi, Nafiul Huda. (Foto: Fattahur/Dok)

KabarBanyuwangi.co.id - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menegaskan, status tenaga honorer dihapus pada 2023 mendatang. Itu disampaikan langsung Menpan RB Tjahjo Kumolo saat berada di Banyuwangi beberapa waktu lalu.

Menurut Tjahjo Kumolo, penghapusan honorer di instansi pemerintahan pada 2023 sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

"Sehingga tahun 2023 hanya ada dua jenis status kepegawaian di instansi pemerintahan. Yakni, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," katanya.

Baca Juga :

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan terkait pekerjaan mendasar seperti tenaga kerja seperti tenaga kebersihan dan tenaga keamanan, disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya atau outsourcing.

Sementara itu, menururt Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Banyuwangi, Nafiul Huda, di Kabupaten Banyuwangi, jumlah tenaga kerja honorer yang terancam dihapus mencapai sekitar 6 ribu lebih.

"Dari jumlah tersebut tenaga honorer yang terbanyak berada di Dinas Pendidikan sebanyak 3 ribu honorer, berikutnya disusul bidang kesehatan sebanyak 1.800 honorer dan dinas lain yang jumlahnya mencapai 1500 lebih," ungkap Nafiul Huda, Jumat (22/1/2022) kemarin.

Padahal menurut Huda, saat ini jumlah sumber daya manusia atau SDM di Banyuwangi dinilai masih kurang dibandingkan dengan jumlah tugas yang ada. Namun tenaga honorer justru akan dihapus besar-besaran mulai tahun depan.

"Kebijakan tersebut harus disikapi dengan bijak. Salah satunya perlu dimaksimalkannya digitalisasi di sejumlah sektor. Sehingga meskipun jumlah tenaganya berkurang, namun sejumlah pekerjaan tetap dapat dilakukan dengan baik dengan adanya digitalisasi tersebut," kata Huda.

"Selain itu, perlu ada upaya antisipasi sejak dini agar ribuan tenaga honorer yang dihapus di tahun 2023, nantinya tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan," imbuhnya. (fat)