Baca Juga :

• Tekan Angka Kecelakaan Armada Bus, Petugas Gabungan Razia Ramp Check
• Antisipasi Lonjakan Covid-19, Cakupan Vaksinasi Terus Diperluas
• Kembali Masuk Nominasi IGA, Bupati Ipuk Paparkan Ratusan Inovasi Daerah di Tim Panelis
• Wabup Sugirah Buka Pembinaan Organisasi Kepramukaan
• Fraksi di DPRD Banyuwangi Sampaikan Pandangan Umum Atas Diajukannya RAPBD 2022

Tekad para kades tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen yang dilakukan ketiga ketua organisasi yang mewadahi para kepala desa di Banyuwangi tersebar. Yakni, Anton Sujarwo selaku Ketua Askab Banyuwangi, Murai Ahmad selaku Ketua Papdesi Kabupaten Banyuwangi, dan Riyono sebagai Ketua FSKDB.

"Bersedia melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan dengan sebaik-baiknya, bekerja keras, cepat, tepat, berprestasi, berinovasi, berdedikasi, meningkatkan kinerja dan loyalitas, untuk melaksanakan RPJMDes, mendukung pencapaian visi, misi, kebijakan dan program-program unggulan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi," ungkap Kades Sepanjang, Rozikin yang didaulat membacakan komitmen bersama.

Selain itu, juga ada enam poin lainnya yang menjadi komitmen para kades tersebut. Di antaranya adalah meningkatkan capaian kinerja dengan target pelayanan yang meliputi penanganan Covid-19, vaksinasi.

Penuntasan masalah rumah tak layak huni, kebersihan lingkungan, sampai pengentasan kemiskinan ekstrim. Adapula pembinaan terhadap perangkat desa sampai memberikan pengayoman terhadap masyarakat.

(Foto: Humas/kab/bwi)

Komitmen pelayanan para kades tersebut disambut positif oleh Bupati Ipuk. “Pemkab Insya Allah terus bergerak optimal, pemdes juga demikian. Sehingga masyarakat semakin terlayani dengan baik," kata Ipuk.

Di tengah situasi pandemi ini, lanjut Ipuk, pemerintah dituntut bekerja secara optimal. Meskipun terdapat berbagai keterbatasan, termasuk anggaran yang semakin menurun.

"Kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengatur anggaran secara efisien. Belanja harus benar-benar dialokasikan pada skala prioritas yang telah ditentukan dalam menangani pandemi ini," imbuhnya.

Saat ini, terang Ipuk, kondisi keuangan Kabupaten Banyuwangi juga mengalami penurunan. Di antaranya disebabkan karena penurunan jumlah Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.

"Hal ini tentu akan berdampak pula dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Ada penyesuaian pula besaran yang didistribusikan ke desa. Semoga ada pos-pos anggaran yang masih bisa dialihkan untuk menutup penyesuaian ADD,” terang Ipuk.

Namun, lanjut Ipuk, harus diimbangi dengan peningkatan kinerja. "Sehingga anggaran yang kami alokasikan lewat desa ini benar-benar berdampak kepada rakyat secara langsung," pungkasnya. (Humas/kab/bwi)