Iklan Banner Atas Kokoon Hotel Banyuwangi

Fraksi di DPRD Banyuwangi Sampaikan Pandangan Umum Atas Diajukannya RAPBD 2022DPRD Banyuwangi


Fraksi di DPRD Banyuwangi Sampaikan Pandangan Umum Atas Diajukannya RAPBD 2022

Keterangan Gambar : Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi di DPRD Banyuwangi. (Foto: Fattahur)

KabarBanyuwangi.co.id - Fraksi-faksi di DPRD Banyuwangi menyampaikan Pemandangan Umum (PU) atas diajukanya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022 dalam rapat paripurna dewan, Selasa (23/11/2021).

Satu persatu fraksi menyampaikan pemandangan umumnya dalam rapat yang dipimpin Wakil ketua DPRD, M.Ali Mahrus, dan dihadiri Bupati Banyuwangi,Ipuk Fiestiandani,Wakil Bupati,H.Sugirah serta Sekretaris Daerah,H.Mujiono beserta jajarannya.

Hadi Widodo sebagai juru bicara Fraksi PDIP menyampaikan, pihaknya mendukung upaya eksekutif merumuskan 9 prioritas daerah yang dibagi menjadi 2 fokus prioritas yakni, Prioritas wajib dan Prioritas Pendukung.

Baca Juga :

Namun PDIP berharap ada beberapa hal yang perlu ditambahkan pada fokus prioritas. "Seperti perbaikan kualitas pelayanan, penanganan kemiskinan dengan melanjutkan program Social Safety Net. Kami juga meminta agar layanan publik yang ramah difabel bisa direalisasikan tahun depan," katanya.

PU Fraksi PKB melalui juru bicaranya, H. Susiyanto menyampaikan agar eksekutif melakukan upaya nyata dalam rangka pemulihan ekonomi. Mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan sektor pertanian dengan segala potensinya.

Termasuk potensi di sektor pendidikan. Sebagaimana prioritas wajib dalam RAPBD 2022, bahwa agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas di bidang pendidikan. Mengingat anggaran di sektor pendidikan pada tiap tahunnya tergolong besar.

"Fraksi PKB meminta kepada Pemkab untuk memperhatikan kesesuaian anggaran di sektor riil, dengan harapan bisa melanjutkan kerja positifnya di tahun mendatang," ucapnya.

Fraksi PKB juga mempertanyakan penurunan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022 yang dirasa tak sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar Rp. 483,7 miliar ini lebih kecil dibanding PAD tahun 2021 mencapai Rp. 592 miliar.

"Seharusnya bisa lebih besar. Karena dalam kesepakatan KUA-PPAS, eksekutif dan legislatif telah menyepakati kenaikan PAD tahun 2022 sebesar Rp. 534 milyar, itupun masih jauh dari amanat RPJMD. Sehingga FPKB perlu mempertanyakan hal tersebut," ungkapnya.

Pandangan umum terkait menurunnya proyeksi PAD ini juga disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat, Emy Wahyuni Lestari. Kondisi ini menggambarkan pesimisme eksekutif meningkatkan, menggali dan mengembangkan sumber-sumber PAD. "Padahal Pemprov Jatim telah memasang target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 jauh lebih tinggi yakni 5,4 persen," kata Emy.

Terhadap alokasi anggaran Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2021 yang diproyeksikan hanya sebesar Rp. 25 miliar, menurut Fraksi Demokrat kurang rasional. Sebab selama 5 tahun terakhir, nilai SILPA tidak pernah dibawah Rp. 100 miliar. Apalagi penyerapan anggaran tahun 2021 hingga mendekati bulan Desember ini juga belum optimal.

Sehingga kami memprediksi SiLPA tidak sekecil proyeksi yang direncanakan eksekutif. Fraksi Demokrat ingin agar eksekutif melakukan rasionalisasi proyeksi PAD pada level yang memadai serta merencanakan kebijakan fiskal yang ekspansif pada tahun 2022," tuturnya.

Pemandangan Umum fraksi Golkar-Hanura melali juru bicaranya, Marifatul Kamila menyampaikan, pihaknya perlu memberikan dukungan terus menerus kepada Pemerintah Daerah melalui OPD terkait untuk melakukan optimalisasi formulasi tata kelola pada setiap potensi PAD yang ada.

Fraksi Golkar-HANURA juga memberikan penguatan terhadap kebijakan Umum Belanja Daerah pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan dan diarahkan terutama sebagai upaya antisipatif terhadap dinamika situasi yang difokuskan pada beberapa hal.

"Diantaranya mempertahankan dan menguatkan pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan efisiensi, pemberdayaan masyarakat dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan prioritas pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal daerah," jelasnya.

Pemandangan Umum (PU) fraksi ini juga disampaikan oleh Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra-PKS, serta Fraksi PPP. (fat)