1
(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kembali memaparkan alasan adanya kebijakan peniadaan mudik yang diterapkan pemerintah pusat, dan kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh daerah di Tanah Air.
Ipuk memahami, peniadaan mudik adalah kebijakan yang tidak populis. Sebab, mudik adalah tradisi masyarakat yang telah berlangsung dari generasi ke generasi. Apalagi, pada tahun lalu, kebijakan serupa juga diambil. Sehingga rasa rindu kepada keluarga di kampung halaman semakin memuncak.
”Ini (peniadaan mudik, Red) tidak
populis. Setiap saya upload peniadaan mudik di medsos, selalu dibully. Tapi
tugas pemerintah kan tidak untuk bikin sesuatu yang populis saja, tapi
bagaimana melindungi semuanya agar tidak ada lonjakan kasus Covid-19 seperti di
India dan beberapa negara lain,” ujar Ipuk
”Menjadi pemimpin tidak bisa
menyenangkan semua orang. Kalau kata Steve Jobs, untuk membuat semua orang
senang, jangan jadi pemimpin, jadilah penjual es krim,” imbuh Ipuk sesuai
berkegiatan di Kecamatan Rogojampi, Rabu (12/5/2021).
Ipuk menegaskan, tak ada untungnya
bagi pemerintah menerapkan kebijakan peniadaan mudik. Justru dengan peniadaan
mudik, pemerintah kehilangan momentum menggerakkan ekonomi. ”Sehingga jelas,
pertimbangan pemerintah memutuskan peniadaan mudik semata-mata untuk melindungi
semua dari potensi lonjakan Covid-19,” ujarnya.
Menurut Ipuk, mudik adalah momentum
untuk menggerakkan ekonomi warga. Artinya, jika ada mudik, pemerintah
diuntungkan karena ekonomi masyarakat bergerak kencang.
”Apalagi bagi daerah, mudik itu
sesuatu banget, perputaran uangnya besar di masyarakat, membantu pemda
meningkatkan ekonomi warga. Jadi kalau disuruh memilih, pemerintah lebih senang
ada mudik,” ujar Ipuk.
Tapi pandemi tidak menyediakan
pilihan ganda. Pilihannya satu, yaitu antisipasi untuk keselamatan masyarakat,
jangan ada lonjakan kasus,” imbuhnya.
Ipuk menambahkan, tidak benar bahwa
pemerintah menerapkan peniadaan mudik karena ingin menjauhkan masyarakat dari
tradisi dan rasa hormat kepada orang tua di kampung halaman. Juga tidak benar
bahwa pemerintah menakut-nakuti warga.
”Sekarang apa coba untungnya
pemerintah menakut-nakuti warga dengan bilang di luar negeri ada lonjakan
kasus, fasilitas pemakaman India sampai kewalahan? Kan jelas bahwa dari sisi
ekonomi, pemerintah lebih senang ada mudik. Tapi pemerintah tidak berpikir dari
sisi ekonomi saja, yang jauh lebih penting adalah keselamatan semuanya,” beber
Ipuk.
Ipuk berharap masyarakat memahami
dan mendukung keputusan pemerintah, meski ini bukan sesuatu yang menyenangkan.
Masyarakat juga diminta tidak bosan menerapkan protokol kesehatan.
”Apakah bosan dengan aturan ini-itu, mulai prokes sampai peniadaan mudik? Kalau bisa memilih bosan, bisa saja kita bilang bosan. Tapi kita tidak sedang menghadapi rasa bosan. Kita sedang menghadapi pandemi, dan ini bukan hoaks, Covid-19, tapi nyata,” tegasnya. (Humas/kab/bwi)
