Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat diundang rapat koordinasi di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta. (Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id, JAKARTA – Banyuwangi ditetapkan
menjadi pilot project penyempurnaan digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) secara
nasional. Untuk finalisasi program tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk
Fiestiandani diundang mengikuti rapat koordinasi bersama 20 kementerian dan
lembaga di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa
(26/8/2025).
Rakor dipimpin langsung Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
Luhut Binsar Panjaitan, dihadiri empat menteri dan empat wakil menteri. Yakni
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menpan RB Rini Widyantini, Menkomdigi Meutya
Hafid, dan Menteri Bappenas Rachmat Pambudy. Hadir pula Wamensesneg Juri
Ardiantoro, Wamendagri Bima Arya, Wamen BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Wamen Hukum
Edward Omar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan sejumlah lembaga
terkait.
Program tersebut akan diluncurkan perdana pada September
2025, dan Banyuwangi yang akan menjadi pilot project.
“Nanti bulan September minggu ketiga, kami sudah mulai pilot project di Banyuwangi. Rencananya Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri,” kata Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjadi Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Komite Percepatan Transformasi Digital
Pemerintah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.
Sistem digital itu dirancang untuk meningkatkan akurasi
penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat
transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan
verifikasi identitas digital secara mandiri.
Proses back-end nantinya akan berjalan otomatis dengan
verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS
Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.
Menurut Luhut, digitalisasi bansos itu akan berkontribusi
dalam penghematan anggaran hingga lebih dari Rp500 triliun, sebab sistem akan
membuat penerima bansos menjadi tepat sasaran.
“Dan ingat, bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4
persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar dia lagi.
Luhut mengatakan penerapan digitalisasi bansos akan
diperluas ke daerah lain setelah diterapkan di Banyuwangi. Komite akan melihat
perkembangan hingga Desember mendatang sambil menyosialisasikan ke
kabupaten/kota lainnya agar mereka bisa bersiap untuk mengimplementasikan
sistem bansos digital.
“Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada
Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional,” tuturnya.
Sementara Bupati Ipuk mengungkapkan terimakasih atas
kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Banyuwangi berkomitmen kuat
untuk mewujudkan pemerintahan digital.
“Kami telah mengupayakan transformasi digital sejak 2012.
Bahkan, hingga ke level desa/ kelurahan dengan memasang fiber optic sebagai
infrastruktur utama. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi
Banyuwangi. Saya kira dengan digitalisasi akan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Untuk mendukung program tersebut, bahkan Banyuwangi telah
menyiapkan Inovasi Banyuwangi One ID. Sistem ini dapat mengakses berbagai
layanan yang berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui aplikasi
Smart Kampung. “Ini telah terintegrasi dan siap untuk disatukan dalam Data
Tunggal Sensus Ekonomi Nasional,” tambah Ipuk. (humas/kab/bwi)