1
.jpg)
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Bupati Ipuk Fiestiandani meminta TP PKK Banyuwangi berperan aktif dalam pembangunan daerah. Salah satunya, melalui program Dasa Wisma, yakni pendataan penduduk yang dilakukan kader dasa wisma.
PKK Banyuwangi telah mengembangkan pelaporan online untuk memantau perkembangan keluarga di seluruh Banyuwangi. Program bertajuk Dasa Wisma itu, digerakkan oleh kader PKK. Setiap kader bertanggung jawab untuk memantau sepuluh keluarga.
Program yang dirintis oleh Ipuk
ini melakukan pelaporan secara online tentang kondisi masing-masing keluarga
meliputi kondisi ekonomi, sosial, kesehatan, hingga persoalan-persoalan
administratif dasar keluarga.
Bupati Ipuk didampingi Wakil
Bupati Mujiono menghadiri serah terima jabatan Ketua dan pelantikan pengurus TP
PKK Kabupaten Banyuwangi periode 2025-2030, Kamis (13/3/2025).
"Aplikasi yang terus
dikembangkan ini kini menjadi dasar pendataan kependudukan di Banyuwangi. Data
yang terkumpul ini menjadi salah satu tool pembuatan kebijakan di Banyuwangi.
Terima kasih para kader PKK" kata Ipuk.
Ipuk menjelaskan, data
kependudukan adalah fondasi strategis untuk menyusun kebijakan yang lebih
efektif dan efisien, mempercepat perbaikan layanan publik, serta mendukung
perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
“Di sini peran PKK terlibat.
Kader maupun dasa wisma membantu pihak desa mendata warga untuk kegiatan
pendistribusian bantuan sosial, subsidi, layanan kesehatan, maupun pendidikan.
Sehingga program yang digulirkan benar-benar tepat sasaran dan tidak tumpang
tindih,” jelas Ipuk.
Dalam sertijab tersebut, Bupati
Ipuk melantik Anna Nazili Hanim Mujiono sebagai Ketua TP PKK Kabupaten
Banyuwangi periode 2025-2030 menggantikan Budi Sayekti Sugirah.
Kepada mereka, Ipuk berpesan agar
program kerja PKK diselaraskan dengan program-program daerah. Ipuk juga
mewanti-wanti agar program PKK memiliki dampak positif serta jelas
keberlanjutannya.
"Di tengah efisiensi anggaran, PKK harus lebih selektif memilih program. Jangan sekedar menggelar pelatihan atau bantuan, tapi tidak ada evaluasinya. Output outcome-nya harus bisa dipertanggung jawabkan,” pungkasnya. (humas/kab/bwi)
