(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi turut diundang dalam kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Malang, Rabu (10/8/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk peningkatan Kerjasama Perdagangan Antar Daerah.
Kerjasama Antar Daerah dalam
perdagangan pangan ini, bisa dilakukan antar pemerintah daerah (government to
government) ataupun antar pelaku usaha (bussines to bussines). Hal ini untuk
mengurangi resiko inflasi komoditas pangan di suatu daerah dengan menyuplai
komoditas yang sama dari daerah lainnya.
"Kami berharap dengan
kerjasama ini dapat semakin meningkatkan produktivitas hasil panen dan
memperluas pemasarannya. Sehingga bisa berdampak kepada petani dan kepada
masyarakat secara luas," ungkap Ipuk.
Dalam kerjasama tersebut,
Banyuwangi juga melibatkan Gapoktan Tani Makmur dari Grajagan, Kecamatan
Purwoharjo, bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Tugu, Kabupaten Malang dalam
upaya peningkatan produksi kedelai dan jagung.
"Ini menambah kerjasama antar
daerah lainnya yang telah dilakukan Banyuwangi sebelumnya. Terutama di sektor
pangan dengan komoditas yang berbeda," imbuh Ipuk.
Inflasi Year on Year per Juli ini
secara nasional di bidang pangan mencapai 10,4 persen. Hal ini memiliki dampak
langsung ke masyarakat secara luas. Karena sektor pangan menjadi pengeluaran
terbesar bagi mayoritas masyarakat di Indonesia.
"Pengendalian inflasi pangan
ini ibarat perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Karena menyangkut hajat hidup
orang banyak," ungkap Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat
memberikan paparan pada acara tersebut.
Bank Indonesia menargetkan inflasi
di bidang pangan tersebut menjadi 6 persen. "Kita targetkan inflasi di
bidang pangan ini mencapai 5 persen. Maksimal ya 6 persen. Jadi, Gerakan
Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini menjadi sangat penting," imbuh
Perry.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi
Pangan ini sengaja diawali dari Jawa Timur karena merupakan penyuplai pangan
nasional.
"Produksi pangan di Jawa Timur
ini tidak hanya untuk Jawa Timur saja. Tapi, juga untuk nasional. 16 provinsi
di Indonesia timur menggantukan pangannya ke Jawa Timur," ujar Khofifah.
GNPIP sendiri terdiri beberapa agenda. Selain peningkatan Kerjasama Antar Daerah, juga dilakukan deklarasi bersama untuk operasi pasar serentak di 88 titik pasar se Jawa. Kemudian disusul dengan bantuan peningkatan komoditas pertanian melalui program sosial Bank Indonesia serta gerakan urban farming dengan membagikan 77 ribu bibit cabai. (humas/kab/bwi)