Baca Juga :

• Dewan Tampung Aspirasi Warga Banyuwangi Tolak Perpanjang Masa Jabatan Kades
• Petani Banyuwangi Disarankan Pakai Pupuk Organik dan Tak Bergantung Pupuk Kimia
• FPKB DPRD Banyuwangi Minta Perbup Bosda Segera Diterbitkan
• Antisipasi Penyelewengan, Dispertapa Banyuwangi Atur Penyaluran Pupuk Subsidi Sesuai Permentan
• Polsek Songgon Tangkap Dua Remaja Bawa Pupuk Subsidi Secara Ilegal

Informasi yang diterima Ni'mah, pasca diberlakukannya Permentan Nomor 10 Tahun 2022, Banyuwangi tahun ini hanya menerima dua jenis pupuk, yaitu Urea dan NPK. Pupuk Urea sebanyak 46.506 ton.

Jumlah ini turun dibanding tahun sebelumnya 54.955 ton. Begitu pula dengan perolehan pupuk NPK. Tahun lalu mendapat jatah 40.876, tahun ini turun drastis menjadi 29.933 ton.

"Saya prihatin atas penurunan alokasi pupuk subsidi di Banyuwangi, karena akan menambah beban para petani dan imbasnya swasembada pangan akan gagal terwujud," lanjutnya.

Politisi perempuan Partai kebangkitan Bangsa (PKB) asal Kecamatan Giri ini menyarankan agar pemerintah daerah meminta tambahan jatah pupuk subsidi ke pemerintah pusat melalui Pemprov Jatim.

Dia juga meminta Dinas Pertanian dan Pangan mengawasi ketat pendistribusian pupuk bersubsidi, agar penyaluran pupuk subsidi bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi para petani.

Ni'mah mendukung aparat keamanan untuk bertindak secara tegas dalam membongkar sindikat mafia pupuk.

"Subsidi pupuk adalah bentuk keseriusan pemerintah untuk membantu para petani, sekaligus menjaga ketahanan pangan. Dengan subsidi pupuk diharapkan produktivitas tanaman dapat meningkat," tegasnya.

Ni'mah berencana akan ke Jakarta untuk mempertanyakan pengurangan alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Banyuwangi kepada Kementerian Pertanian, sekaligus mendesak penambahan kuota pupuk bersubsidi untuk petani di Bumi Blambangan. (fat)