(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Ketua DPR RI Puan Maharani berkunjung dan berdialog bersama nelayan di Kampung Mandar, Banyuwangi, Jumat (12/11/2021). Puan menyerap aspirasi para nelayan, sekaligus mengoordinasikan solusinya.
Tampak hadir Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati; Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah; Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani; dan sejumlah anggota DPR RI.
"Saya ingin mendengar langsung
dari Bapak/Ibu semua, masalah apa yang dihadapi, usul apa yang ingin
disampaikan," kata Puan.
“Negara kita ini negara maritim
yang kaya potensinya seperti di Banyuwangi. Saya ingin tahu permasalahan yang
ada pada nelayan. Seperti bagaimana kondisi nelayan selama pandemi, urusan BBM,
alat tangkapnya, cold storage, dan lainnya, sehingga bisa kami carikan
solusinya," imbuh Puan.
Dalam dialog yang dimoderatori
Bupati Ipuk tersebut, nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi.
Seperti Rahmat Sukardi Ketua KUB Pondok Layar Kampung Mandar, yang menyampaikan
keluhan terkait petugas Pertamina yang mewajibkan nelayan harus membeli
Pertamax untuk bahan bakar perahu.
"Kami ini nelayan kecil dengan
pendapatan yang kecil pula. Sangat keberatan apabila diwajibkan membeli
Pertamax, tidak bisa membeli pertalite," kata Sukardi.
Mendapat keluhan itu, Puan langsung
meminta Menteri Trenggono untuk menjawab dan memberikan solusi persoalan
tersebut. "Silakan Pak Menteri, ini harus ada solusinya untuk nelayan
kecil," kata Puan.
Terkait persoalan tersebut, Menteri
Trenggono mengatakan akan koordinasi untuk mendapat solusi dengan Pertamina.
"Saya intens pertemuan dengan Pertamina. Bisa nanti subsidi BBM untuk
nelayan lewat koperasi nelayan. Kita berharap subsidi BBM tidak berupa barang,
melainkan berupa uang," kata Trenggono.
"Dalam waktu dekat kami akan lakukan survei kepada nelayan di Banyuwangi, agar bantuan yang kita hadirkan tepat sasaran. Kita survei kebutuhannya apa saja," tambah Trenggono.
Nelayan lainnya, Helmi Tri Sulhadi,
Ketua KUB Pantai Marina, menyampaikan keinginan kelompoknya untuk membuka
destinasi wisata kuliner tengah laut. "Kami sudah mencoba kuliner tengah
laut, sangat bagus viewnya. Jadi nelayan bisa menawarkan pengalaman kuliner
ikan di tengah laut," kata Helmi.
Terkait permintaan nelayan
tersebut, Puan sangat mengapresiasi. “Kreatif sekali, langkah itu bisa
meningkatkan pendapatan nelayan,” ujarnya.
(Foto: Humas/kab/bwi)
Menteri KKP Trenggono pun
menyiapkan program dukungan terkait aspirasi tersebut. "Kami saat ini
mengajukan kepada kejaksaan agar kapal-kapal ilegal fishing yang ditangkap bisa
diserahkan untuk dikelola kementerian. Kapal-kapal tersebut nantinya bisa diserahkan
ke nelayan Banyuwangi untuk dikelola menjadi sarana kuliner di tengah
laut," jelas Trenggono.
Tidak hanya nelayan, istri nelayan
juga menyampaikan keinginannya. Seperti Rabiyatullah, istri nelayan Muncar,
meminta agar istri-istri nelayan bisa lebih mandiri tidak hanya mengandalkan
hasil tangkapan ikan suami.
“Luar biasa Ibu-Ibu istri nelayan
ini punya keinginan kuat untuk memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. Saya
akan minta kementerian terkait membantu pemberdayaan perempuan pesisir di sini,”
Menteri Bintang Puspayoga pun
langsung menyiapkan langkah untuk pemberdayaan kaum perempuan Banyuwangi. "Nanti
kita bisa bekerja sama dengan Pemkab Banyuwangi untuk memberikan pelatihan dan
pendampingan kepada istri nelayan," kata Menteri Bintang.
Sementara Bupati Ipuk berterima
kasih atas perhatian dari pemerintah pusat dan DPR RI kepada Banyuwangi.
"Terima kasih kepada Mbak Puan dan para menteri, yang terus memberikan
perhatian dan bantuan pada Banyuwangi," kata Ipuk.
“Kami happy sekali dengan model
yang dikerjakan Mbak Puan, yang langsung turun ke bawah dan mencarikan solusi
bagi warga kami,” imbuh Ipuk.
Dalam kesempatan itu, Puan juga menyerahkan bantuan berupa sembako sebanyak 1.500 paket, alat tangkap sebanyak 30 paket, permodalan perikanan tangkap Rp450 juta. (Humas/kab/bwi)