1
Ketua Fraksi Golkar DPRD Banyuwangi, H. Muhammad Zainul Arifin. (Foto: Istimewa)
KabarBanyuwangi.co.id - Fraksi Golkar DPRD Banyuwangi belum
menentukan sikap terkait wacana penjualan saham Pemerintah Daerah di perusahaan
tambang emas yang masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.
"Fraksi Golkar masih menunggu dan melakukan kajian
mendalam terhadap wacana penjualan saham Banyuwangi di perusahaan tambang emas
yang rencananya akan dijadikan Dana Abadi Daerah, karena semua ini
ujung-ujungnya untuk kepentingan masyarakat," kata Ketua Fraksi Golkar
DPRD Banyuwangi, H. Muhammad Zainul Arifin, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, Fraksi Golkar tidak grasah-grusuh dalam
menentukan sikap atau keputusan terhadap wacana divestasi saham itu. Pihaknya
masih terus melakukan kajian secara komprehensif dari sisi yuridis, keuangan,
dan tata Kelola asset daerah agar tidak menimbulkan kerugian dari sisi penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dampak hukum.
"Kita rasional saja, kalau menolak divestasi,
alasannya harus jelas, andaipun setuju, dasar hukum, kemampuan fiskal daerah
dan manfaat bagi publik juga harus jelas serta kajiannya harus tuntas dulu,"
tuturnya.
Pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD) butuh kehati-hatian
tinggi karena sumber dananya di rencanakan dari hasil penjualan saham Pemkab
Banyuwangi di Perusahaan tambang emas yang merupakan aset bernilai strategis.
"Misalkan nantinya sumber DAD dari penjualan saham,
apakah dijual keseluruhan atau sebagian, jikapun tidak menjual saham apa yang
akan didapat Banyuwangi semua itu harus dikaji. Kemarin kita juga mendapatkan
deviden atas keputusan RUPS PT Merdeka Copper Gold untuk membagikan deviden
tutup buku tahun 2025," ucapnya.
Selain terkait wacana divestasi, Fraksi Golkar
memerintahkan anggotanya yang duduk di Badan Anggaran (Banggar) untuk menelaah
seluruh komponen yang tercantum dalam KUA-PPAS Tahun 2027.
Fraksi Golkar meminta alokasi anggaran lebih diarahkan pada
program prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan,
dengan tetap menjaga proporsi belanja aparatur agar ruang fiskal untuk
pembangunan dan pelayanan publik semakin luas.
"Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat
nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik," tegas
politisi Partai Golkar asal Kecamatan Pesanggaran itu. (fat)
