Rapat Paripurna Pemandangan Umum (PU) fraksi atas diajukannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 (Foto: Istimewa)
KabarBanyuwangi.co.id - Fraksi-fraksi di DPRD Banyuwangi menyoroti capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten pada tahun 2020 yang belum maksimal.
Hal tersebut disampaikan tujuh fraksi di DPRD dalam rapat paripurna Pemandangan Umum (PU) fraksi atas diajukannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 yang digelar beberapa waktu lalu.
Dalam rapat Paripurna tersebut, Fraksi Demokrat
menilai pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun 2020 mengalami kemunduran
dampak pandemi Covid-19. Target capaian PAD hanya tercapai 85,41 persen dari
target atau hanya sebesar Rp. 482,7 miliar. Padahal ditahun 2019 tercapai 95,7
persen atau sebesar Rp. 495,6 miliar. Dengan demikian ada penurunan sebesar Rp.
12,9 miliar. Fundamental ekonomi daerah tahun 2020 juga terkena imbas, pertumbuhan ekonomi daerah
terkontraksi cukup dalam yakni minus 3,58 persen.
“Fraksi Demokrat meyakini belanja pengeluaran APBD
Banyuwangi belum cukup optimal dalam perannya sebagai stimulan pertumbuhan
ekonomi daerah," ucap Ketua Fraksi Demokrat, Riccy Antar Budaya dalam
rapat.
Selaras juga disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB), kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menuntaskan
target yang telah ditentukan dinilai kurang maksimal.
Dari sisi retribusi, kata juru bicara H. Susianto,
eksekutif hanya bisa merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp. 45,6 miliar
atau 65,7 persen. Lain-lain PAD yang sah hanya terealisasi sebesar Rp. 224,7
miliar atau 82,8 persen. "Tercapainya PAD sebesar 85,41 persen
menggambarkan hasil capaian program OPD dalam berkreasi untuk mengoptimalkan
potensi daerah, perlu kreatifitas program terpadu antar OPD," katanya.
Target realisasi pendapatan dan retribusi yang belum
maksimal ini menurut pandangan umum Fraksi Golkar-Hanura, perlu mendapat
perhatian serius mengingat PAD merupakan potensial income yang masih bersar
peluangnya untuk terus digali dan ditingkatkan.
Melalui juru bicara Sri Utami Faktuningsih, Fraksi
Golkar-Hanura mendorong eksekutif memiliki inovasi-inovasi. "Diperlukan
inovasi-inovasi pada masing-masing SKPD penghasil PAD, dalam implementasinya
dilapangan sampai suatu saat dinyatakan normal kembali," ucapnya.
Hal itu dimaksudkan untuk bisa memberi efek yang
signifikan terhadap pemulihan geliat ekonomi masyarakat Banyuwangi. Fraksi
Golkar-Hanura menyadari bahwa Kabupaten Banyuwangi masih mempunyai optimisme
dan potensi yang luar biasa dalam rangka peningkatan PAD dengan pemberdayaan
ekonomi yang optimis dari masyarakat terutama UMKM.
Belum tercapainya target PAD ini, Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran (SILPA) mengalami kenaikan sebesar 310,5 miliar. Menurut
Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Hadi Widodo, perlu mendapat perhatian
serius karena dengan besarnya SILPA bisa memperlambat laju pembangunan di
Banyuwangi.
“Fraksi PDI-Perjuangan minta eksekutif untuk
menyiapkan skema ekonomi yang baik dan terukur untuk mendorong perekonomian
yang masih terkontraksi untuk segera membaik," ucapnya.
Pemandangan Umum fraksi Nasdem melalui juru bicaranya,
Moh Padil berpendapat, eksekutif dalam pengunaan dan pemanfaatan anggaran
daerah sebagaimana yang telah direalisasikan tersebut tidaklah berpuas diri dan
merasa cukup hanya pada capaian predikat WTP dalam pengunaan anggaran daerah.
“Kedepan Banyuwangi bisa semakin maju, sejahtera dan
berkah maka seyogyahnya pengunaan anggaran belanja selain akuntabel, juga harus
tepat guna dan tepat sasaran," harapnya.
Sementara Fraksi Gerindra-PKS, eksekutif diminta untuk
menciptakan formula yang bisa memaksimalkan PAD dari pajak dan retribusi daerah
serta hasil pengelolaan kekayaan daerah. "Fraksi Gerindra-PKS juga meminta
kepada eksekutif untuk lebih teliliti dalam penyusunan perencanaan kegiatan
pembangunan," ucap juru bicara Fraksi Gerindra PKS, Limpat Prawiro Dikdo. (fat)