Fraksi-Fraksi DPRD Banyuwangi Soroti Capaian PAD EksekutifDPRD Banyuwangi

Fraksi-Fraksi DPRD Banyuwangi Soroti Capaian PAD Eksekutif

Rapat Paripurna Pemandangan Umum (PU) fraksi atas diajukannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 (Foto: Istimewa)

KabarBanyuwangi.co.id - Fraksi-fraksi di DPRD Banyuwangi menyoroti capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten pada tahun 2020 yang belum maksimal.

Hal tersebut disampaikan tujuh fraksi di DPRD dalam rapat paripurna Pemandangan Umum (PU) fraksi atas diajukannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 yang digelar beberapa waktu lalu.

Dalam rapat Paripurna tersebut, Fraksi Demokrat menilai pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun 2020 mengalami kemunduran dampak pandemi Covid-19. Target capaian PAD hanya tercapai 85,41 persen dari target atau hanya sebesar Rp. 482,7 miliar. Padahal ditahun 2019 tercapai 95,7 persen atau sebesar Rp. 495,6 miliar. Dengan demikian ada penurunan sebesar Rp. 12,9 miliar. Fundamental ekonomi daerah tahun 2020 juga  terkena imbas, pertumbuhan ekonomi daerah terkontraksi cukup dalam yakni minus 3,58 persen.

Baca Juga :

“Fraksi Demokrat meyakini belanja pengeluaran APBD Banyuwangi belum cukup optimal dalam perannya sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi daerah," ucap Ketua Fraksi Demokrat, Riccy Antar Budaya dalam rapat.

Selaras juga disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menuntaskan target yang telah ditentukan dinilai kurang maksimal.

Dari sisi retribusi, kata juru bicara H. Susianto, eksekutif hanya bisa merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp. 45,6 miliar atau 65,7 persen. Lain-lain PAD yang sah hanya terealisasi sebesar Rp. 224,7 miliar atau 82,8 persen. "Tercapainya PAD sebesar 85,41 persen menggambarkan hasil capaian program OPD dalam berkreasi untuk mengoptimalkan potensi daerah, perlu kreatifitas program terpadu antar OPD," katanya.

Target realisasi pendapatan dan retribusi yang belum maksimal ini menurut pandangan umum Fraksi Golkar-Hanura, perlu mendapat perhatian serius mengingat PAD merupakan potensial income yang masih bersar peluangnya untuk terus digali dan ditingkatkan.

Melalui juru bicara Sri Utami Faktuningsih, Fraksi Golkar-Hanura mendorong eksekutif memiliki inovasi-inovasi. "Diperlukan inovasi-inovasi pada masing-masing SKPD penghasil PAD, dalam implementasinya dilapangan sampai suatu saat dinyatakan normal kembali," ucapnya.

Hal itu dimaksudkan untuk bisa memberi efek yang signifikan terhadap pemulihan geliat ekonomi masyarakat Banyuwangi. Fraksi Golkar-Hanura menyadari bahwa Kabupaten Banyuwangi masih mempunyai optimisme dan potensi yang luar biasa dalam rangka peningkatan PAD dengan pemberdayaan ekonomi yang optimis dari masyarakat terutama UMKM.

Belum tercapainya target PAD ini, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mengalami kenaikan sebesar 310,5 miliar. Menurut Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Hadi Widodo, perlu mendapat perhatian serius karena dengan besarnya SILPA bisa memperlambat laju pembangunan di Banyuwangi.

“Fraksi PDI-Perjuangan minta eksekutif untuk menyiapkan skema ekonomi yang baik dan terukur untuk mendorong perekonomian yang masih terkontraksi untuk segera membaik," ucapnya.

Pemandangan Umum fraksi Nasdem melalui juru bicaranya, Moh Padil berpendapat, eksekutif dalam pengunaan dan pemanfaatan anggaran daerah sebagaimana yang telah direalisasikan tersebut tidaklah berpuas diri dan merasa cukup hanya pada capaian predikat WTP dalam pengunaan anggaran daerah.

“Kedepan Banyuwangi bisa semakin maju, sejahtera dan berkah maka seyogyahnya pengunaan anggaran belanja selain akuntabel, juga harus tepat guna dan tepat sasaran," harapnya.

Sementara Fraksi Gerindra-PKS, eksekutif diminta untuk menciptakan formula yang bisa memaksimalkan PAD dari pajak dan retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah. "Fraksi Gerindra-PKS juga meminta kepada eksekutif untuk lebih teliliti dalam penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan," ucap juru bicara Fraksi Gerindra PKS, Limpat Prawiro Dikdo. (fat)