Baca Juga :

• Polsek Tegaldlimo Kembalikan Ponsel Ayuningtiyas yang Sempat Hilang
• Batas Perpanjangan Kedaluwarsa Habis, Dinkes Banyuwangi Tarik Vaksin Covid-19
• Banyuwangi Waspada Penyakit Flu Burung Serang Unggas, Berpotensi Menular ke Manusia
• Usai Cekoki Miras, Pemuda Cabuli Gadis yang Baru Dikenal Lewat TikTok
• KPU Banyuwangi: Progres Coklit Tahap Pertama Capai 44,7 Persen

Ketua Gabungan Komisi III dan IV Raperda ini, Hadi Widodo mengungkapkan, pencabutan dua perda itu dilakukan seiring diterapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Pencabutan dua perda tersebut mengikuti regulasi perundangan yang ada, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," jelas Hadi Widodo kepada wartawan, Rabu (1/3/2023).

Pencabutan dua perda ini, menurut Hadi, tidak berpengaruh terhadap peraturan yang ada di Banyuwangi. Karena nantinya, daerah akan mengikuti peraturan diatasnya.

Lebih lanjut jadi menjelaskan, pengaturan teknis AMDAL Lalin bakal mengacu UU Cipta Kerja yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sementara Amdal,UKL,UPL kegiatan usaha mengacu pada PP Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Terkait hal teknis, kita dorong adanya Peraturan Bupati, karena setiap produk hukum daerah harus memenuhi syarat yang harus mengutamakan kearifan lokal," sambungnya.

Politisi PDIP asal Kecamatan Cluring ini menegaskan, pencabutan Perda Amdal Lalin maupun Perda Amdal UKL, UPL bertujuan untuk mendorong kemudahan investasi, peningkatan lapangan kerja dan penyederhanaan regulasi perizinan.

"Artinya perizinan bisa diurus melalui OSS (Online Single Submission)," tandasnya. (fat)