Baca Juga :

• Permudah Layanan Pajak, Banyuwangi Luncurkan Bapenda Online 24 Jam
• Kreativitas Warga Purwoharjo Banyuwangi, Ramaikan CFD Jadi Pasar Kuliner Libatkan 500 UMKM
• Sopir Truk Blokade Pelabuhan Ketapang, Aktivitas Penyeberangan Lumpuh
• Ratusan Keluarga Ikuti Akad Massal KPR Subsidi di Banyuwangi
• Tingkatkan Kualitas SDM, Pemkab Banyuwangi Kolaborasi dengan UNJ

"Ironis sekali, dalam kondisi macet sampai 9-17 kilometer, tetapi kapal-kapalnya tidak bisa beroperasi karena tidak tersedia dermaga yang cukup. Apalagi saat ini sedang ada perbaikan dermaga MB2 Gilimanuk, sehingga cuma 23 kapal saja yang bisa beroperasi atau sekitar 40 persen-nya saja dari jumlah kapal yang banyak itu," ujar Nurjatim, Senin (28/9/2026).

Menurut Nurjatim, kondisi tersebut menunjukkan bahwa solusi kemacetan tidak cukup hanya dengan menambah kapal. Peningkatan dermaga-lah yang diperlukan untuk membuka kesempatan operasi bagi seluruh armada, sehingga lebih banyak kapal dapat dimanfaatkan untuk melayani masyarakat.

Nurjatim jug menyoroti daya dukung dermaga terhadap kendaraan yang naik maupun turun dari kapal. Ia menyebut kebutuhan fasilitas yang mampu dilalui truk berbobot sekitar 30–50 ton belum dapat dipenuhi oleh seluruh dermaga yang ada saat ini.

Oleh sebab itu, Gapasdap menilai peningkatan kapasitas pelayanan perlu mencakup kemampuan fasilitas bongkar muat, bukan hanya ketersediaan tempat sandar. Perawatan fasilitas sandar, termasuk dermaga plengsengan dan dolphin juga menjadi perhatian.

Nurjatim menekankan bahwa fasilitas tersebut harus terpelihara serta memiliki kekuatan sesuai dengan armada yang dilayani. Terlebih saat ini sudah ada kapal berukuran 2.000-3.000 GT yang membutuhkan dukungan fasilitas memadai.

“Kalau meminta kapal diperbesar, dermaganya juga harus diperkuat. Jangan dermaganya tetap seperti itu, sementara kapal yang harus dilayani semakin besar,” tegasnya.

Ketua DPC Gapasdap Banyuwangi prihatin atas kemacetan yang berkepanjangan di lintas Ketapang-Gilimanuk. Ia meminta agar evaluasi terhadap persoalan penyeberangan dilakukan secara menyeluruh dan objektif.

Menurutnya, penilaian tidak seharusnya hanya diarahkan kepada kapal atau perusahaan pelayaran, tetapi juga terhadap kesiapan pelabuhan yang menentukan kelancaran pengoperasian armada.

Ia menegaskan bahwa pembenahan tersebut pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas khususnya pengguna jasa yaitu dapat mengurangi antrean dan memastikan kapal-kapal yang telah disediakan Gapasdap dapat dimanfaatkan secara optimal untuk melayani masyarakat. (*)