(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Puluhan pegiat pekerja migran Banyuwangi menggelar musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) untuk menjaring masukan terkait penguatan layanan yang lebih inklusif bagi pekerja migran.
Rembug pekerja migran tersebut dihadiri Bupati Ipuk Fiestiandani, diikuti puluhan kader desa peduli buruh migran (desbumi), NGO pegiat pekerja migran dan pemerintah desa yang menjadi kantong-kantong pekerja migran di Banyuwangi, Kamis (12/12/2024)
Koordinator Migrant Care
Banyuwangi, Uut Rohmatin, mengatakan rembug ini digelar untuk memberikan
masukan guna penguatan program pemkab terkait perlindungan dan pelayanan PMI
yang telah dijalankan. Selain itu, rembug pekerja migran ini juga sebagai upaya
menjaring aspirasi kebutuhan PMI dari wilayah untuk diteruskan ke pusat.
“Gagasan yang terjaring dari sini
akan kita usulkan kepada pemerintah pusat pada International Migrant Day
pertengahan Desember ini untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan pusat,”
ujarnya.
Berbagai masukan menjadi bahasan
dalam rembug tersebut. Salah satunya datang dari Rohman Hadi Sucipto
koordinator advokasi Garda PMI (NGO pegiat PMI) yang mengusulkan pembentukan
satgas perlindungan pekerja migran. Menurutnya, ini akan efektif untuk percepatan
penanganan permasalahan PMI.
Aspirasi juga datang dari Siti
Khotimah yang mengusulkan dilaksanakannya sosialisasi parenting bagi keluarga
PMI. Marak terjadi kasus anak PMI yang putus sekolah maupun menikah dini karena
pergaulan bebas.
“Keluarga yang di rumah juga perlu
kita beri edukasi agar kejadian seperti ini tidak semakin meluas. Kami mohon
keluarga PMI menjadi perhatian utama agar diintervensi lebih,”
ujarnya.
Berbagai usulan juga banyak
disampaikan oleh peserta. Mulai perluasan informasi lowongan kerja bagi difabel
ke Luar Negeri, pemberdayaan purna PMI, hingga permohonan program penguatan
literasi digital bagi PMI maupun purna PMI.
Bupati Ipuk menegaskan bahwa pemkab
terus berkomitmen memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi PMI, purna
PMI dan keluarganya.
“Banyak program pemberdayaan yang
kita gulirkan untuk peningkatan ekonomi warga. Mulai pemberian alat usaha
gratis hingga pelatihan literasi keuangan agar masyarakat kurang mampu bisa
mengembangkan usahanya. Ini juga kita berikan kepada purna pekerja migran agar
mereka tetap berdaya setelah kembali,” ujar Ipuk.
Usulan dan masukan dari para
peserta, kata Ipuk, akan menjadi catatan penting bagi pemkab untuk peningkatan
pelayanan terkait pekerja migran dan keluarganya.
“Kami menyadari pemkab tidak bisa bekerja sendiri. Program yang kami laksanakan tentu masih memiliki kekurangan. Sehingga, masukan-masukan seperti forum semacam ini akan menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan kami,” ujarnya. (humas/kab/bwi)