(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Upaya penanganan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi telah menjadi kesadaran bersama. Hal ini tampak dari Gerakan Banyuwangi Berbagi yang melibatkan berbagai stakeholder untuk bersama-sama mengulurkan tangan membantu sesama.
Gerakan Banyuwangi Berbagi tersebut melibatkan pemkab, TNI, Polri, dan instansi vertikal. Selain itu, juga diikuti oleh BUMN, BUMD dan kalangan organisasi profesi dan pengusaha di Banyuwangi.
“Dengan gotong royong, kami
meyakini penanganan kemiskinan di Banyuwangi akan lebih cepat,” ungkap Bupati
Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis (23/1/2025).
Saat ini, tambah Ipuk, kemiskinan
di Banyuwangi tercatat paling rendah sepanjang sejarah. Berdasarkan data BPS
per 2024, kemiskinan di Banyuwangi tercatat 6,54 persen.
“Meski rendah, bukan berarti kita
berpuas. Kita harus menekan ini secara serius dan sistematis,” terangnya.
Gerakan Banyuwangi Berbagi
menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi penanganan tersebut. Dengan
mengacu pada data kemiskinan yang berbasis nama dan alamat (by name by addres),
akan lebih sistematis dalam melakukan intervensi.
“Jadi, semua pihak yang terlibat
dalam Gerakan Banyuwangi Berbagi ini, akan mendapatkan sasaran masing-masing
yang ada di data. Semua dibagi habis. Jadi, tidak ada yang terlewat atau
disalurkan sembarangan,” jelas Ipuk.
Ipuk menyebutkan Banyuwangi
Berbagi akan melibatkan ribuan pihak dengan sasaran sekitar 18 ribu warga pra
sejahtera. Mereka akan berbagi sembako bagi warga miskin sesuai dengan
pembagiannya.
“Sementara kami rancang program
ini untuk tiga bulan ke depan. Sebagaimana kita ketahui, di awal tahun seperti
ini, Bansos dari pemerintah belum turun. Maka, aksi solidaritas seperti ini
bisa menjadi solusi,” imbuhnya.
Tidak hanya mendapatkan sembako,
dalam gerakan tersebut, juga akan dilakukan evaluasi kondisi keluarga penerima
bantuan.
Mulai dari sosial, kesehatan
hingga akses pendidikannya. Berbagai perkembangan tersebut akan dipantau
melalui aplikasi Smart Kampung.
“Dengan data yang realtime seperti ini, kita bisa melakukan penanganan secara tepat dan terukur,” pungkas Ipuk. (humas/kab/bwi)