1
(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, memboyong lima kepala daerah di wilayahnya datang ke Banyuwangi, Senin (7/2/2022). Kedatangan mereka untuk mempelajari pengelolaan pelayanan publik yang dilakukan Pemkab Banyuwangi.
Turut dalam rombongan, selain Gubernur Kepri, juga hadir Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dewi Kumala Sari; Bupati Karimun, Aunur Rafiq; Bupati Lingga, M. Nizar; Wakil Bupati Anambas, Wan Zuhendra; Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda; Plt. Bupati Bintan, Roby Kurniawan.
Para kepala daerah tersebut juga
turut membawa serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
masing-masing. Rombongan Kepri diterima langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk
Fiestiandani, di Pendopo Sabha Swagatha.
"Tujuan saya membawa serta
para kepala daerah ke Banyuwangi, untuk mendorong mereka meningkatkan kualitas
pelayanan publik di daerah masing-masing," kata Ansar.
"Mendagri memberikan
rekomendasi kepada kami, untuk datang melihat langsung pengelolaan pelayanan
publik, utamanya pengelolaan Mal Pelayanan Publik dan Pasar Pelayanan Publik di
Banyuwangi," tambah Ansar.
(Foto: Humas/kab/bwi)
MPP Banyuwangi sendiri merupakan
pusat layanan di Banyuwangi yang berdiri sejak 2017. Tercatat sebagai MPP
pertama di Indonesia yang diinisiasi pemerintah kabupaten. Saat ini telah
mengintegrasikan 233 layanan dari 24 instansi.
Ansar menjelaskan salah satu
programnya adalah mendorong kepala daerah di wilayahnya untuk memiliki Mal
Pelayanan Publik yang terintegrasi dengan berbagai pelayanan utamanya bidang
investasi.
"Kepri merupakan salah satu
tujuan investasi, sehingga kualitas pelayanan publik sangat dibutuhkan. Kami
berharap, pulang dari Banyuwangi para kepala daerah bisa membuat Mal Pelayanan
Publik seperti di Banyuwangi,” harap Ansar.
Sementara itu menururt Bupati Ipuk
mengatakan tiap daerah memiliki potensi dan kelebihan masing-masing. Seperti
Kepulauan Riau yang juga memiliki potensi besar di bidang pariwisata.
"Banyuwangi juga pernah
belajar ke Kepulauan Kepri, tepatnya di Kabupaten Bintan pada 2019 lalu. Kepri
memiliki potensi yang luar biasa," kata Ipuk.
Ipuk mengatakan hingga saat ini
Banyuwangi juga masih sama-sama terus berproses. "Tiap daerah memiliki
tantangan yang berbeda-beda. Silahkan menerapkan apa yang kira-kira cocok untuk
daerah-daerah di Kepri," kata Ipuk.
(Foto: Humas/kab/bwi)
Ipuk mengatakan program-program
pelayanan publik merupakan salah satu pilar bagi Banyuwangi. Tiap pergantian
pejabat maupun pengangkatan ASN harus menandatangani kontrak kinerja.
"Kinerja harus berdasarkan
target. Siapa melakukan apa. Karena saat ini situasinya beda, apalagi di masa
pandemi seperti ini," kata Ipuk.
Bahkan menurut Ipuk, di Banyuwangi
terdapat kebijakan laporan masyarakat terutama terkait masyarakat yang tidak
bisa makan, anak tidak bisa sekolah, rumah tidak layak huni, lansia yang
sebatang kara minimal empat jam harus bisa diselesaikan atau ditangani.
"Apabila selama empat jam tidak ada penanganan, kami evaluasi kinerjanya. Bahkan nanti akan kami tingkatkan menjadi maksimal dua jam," tambah Ipuk. (Humas/kab/bwi)
