Puluhan pelajar ikuti kegiatan Rembug Anak dan Perempuan di Pelinggihan Disbudpar Banyuwangi. (Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Peringatan Hari Anak Internasional
yang dilaksanakan tiap 20 November menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi menggelar Rembug Anak dan Perempuan di Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi, Senin (20/11/2023).
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengapresiasi kegiatan
tersebut sebagai medium menerima masukan dari kalangan yang banyak termarjinalkan
dalam pengambilan kebijakan.
“Apa yang dihasilkan dari forum ini, akan kami jadikan
pertimbangan untuk penyusunan program kerja ke depannya,” ungkapnya.
Anak-anak, lanjut Ipuk, selama ini hanya menjadi obyek.
Tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Sehingga banyak
kebijakan yang kemudian tidak sepenuhnya bisa sesuai dengan apa yang
diharapkan. “Kami ingin mendengar langsung usulan mereka,” tegas Ipuk.
Dalam Rembug Anak itu, dihasilkan sejumlah usulan. Hal itu
dihasilkan dari diskusi oleh sejumlah pelajar setingkat SMP dan SMA
se-Banyuwangi. Nabila Patricia Elita, Ketua Forum Anak Banyuwangi, menyampaikan
sejumlah rekomendasi hasil rembug tersebut.
Ada enam klaster yang dibahas. Mulai dari hak sipil dan
kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan
kesejahteraan; pendidikan; pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta
perlindungan khusus.
“Kami menginginkan layanan yang inklusif untuk anak-anak,
khususnya bagi penyandang disabilitas. Kami juga berharap akan adanya Children
Center yang menjadi ruang kreatif dan rekreatif bagi anak-anak Banyuwangi,”
ungkap siswi SMAN 1 Glagah itu.
Selain Rembu Anak, juga diselenggarakan Rembug Perempuan.
Rembug ini diikuti berbagai organisasi perempuan di Banyuwangi. Seperti
Muslimat, Fatayat, Aisyatul Naisyiyah, dan sejumlah ormas perempuan berbasis
agama. Ada juga PKK, aktivis perempuan hingga akademisi perempuan.
Rembug Perempuan sendiri membahas seputar keluarga,
kesehatan, sosial, ekonomi hingga infrastruktur. Dalam sejumlah rekomendasinya,
rembug ini banyak menyoroti tentang pelibatan perempuan di lingkup pemerintahan
desa.
“Pemberdayaan perempuan harus dimulai dari level desa. Di
antaranya dengan penganggaran yang lebih berpihak pada kaum perempuan,” ungkap
Ainur Rizqi yang menjadi juru bicara dari kluster ekonomi pada Rembug Perempuan
tersebut.
Sementara itu, menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Banyuwangi, Suyanto Waspotondo, sebagian rekomendasi tersebut, sedikit
banyak telah diserap dalam program kerja Pemkab Banyuwangi.
“Tentu saja masih ada sejumlah keterbatasan. Namun dengan
rekomendasi ini akan semakin mendorong kami untuk terus mengoptimalkannya,”
pungkasnya. (humas/kab/bwi)