1
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)
KabarBanyuwangi.co.id – Besok tepatnya tanggal 27 Agustus sudah dimulai pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi untuk masa jabatan 2024-2029. Meski kurang sehari, hingga saat ini hanya pasangan calon (paslon) Ipuk Fiestiandani - Mujiono yang telah mengantongi syarat untuk daftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
Duet Ipuk-Mujiono mendapatkan sokongan kuat dari mayoritas partai politik (parpol). Parpol pengusung dan pendukung duet keduanya ini sukses dikantongi berupa rekomendasi untuk maju di pilkada. Diantaranya; PDIP, Gerindra, Demokrat, Nasdem, Golkar dan PPP. Belum lagi tambahan kekuatan dari partai non parlemen, sebut saja PKS dan PAN.
Kini hanya tersisa PKB yang belum mengambil sikap. PKB yang notabene satu-satunya parpol parlemen di DPRD yang bisa mengusung paslon sendiri meski tanpa koalisi. Itu merujuk dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang didok belum lama ini.
Syarat parpol atau gabungan parpol lebih “enteng” dan murah. Dari semula 20 persen perolehan kursi DPRD, tapi putusan MK diubah berdasar perolehan suara sah yaitu 6,5 persen dari jumlah total suara sah hasil pemilihan legislatif 2024. Suara PKB meraih suara 167 ribuan sangat cukup dari ambang batas minimal mengusung paslon bupati-wakil bupati yaitu sekitar 93 ribuan.
Seperti yang telah beredar luas di berbagai platform media sosial, surat rekomendasi PKB berlabuh ke H. Moh Ali Makki Zaini dan Ali Ruchi sebagai calon bupati-wakil bupati. Tapi, beredarnya surat tersebut ternyata ditampik oleh ketua DPC PKB Banyuwangi, KH. Abdul Malik Syafa`at.
Nah, posisi PKB dalam menyikapi situasi politik di Banyuwangi kini malah belum terang. Jangan-jangan, manuver partai berlambang bola dunia itu malah berlabuh ke duet Ipuk-Mujiono. Jika ini terjadi, maka meski pada awalnya ada angin segar bahwa Pilkada tidak akan ada kotak kosong akhirnya sia-sia.
Banyuwangi bisa berpotensi sang petahana akan melawan kotak kosong yang artinya tidak ada lawan tanding kecuali bumbung kosong. Melawan kotak kosong, petahana malah semakin leluasa memenangi Pilkada. Walaupun, tidak menutup kemungkinan kotak kosong juga sukses menang pilkada seperti yang telah terjadi dalam Pemilihan Walikota Makassar tahun 2018 silam.
Sebetulnya, PKB memang punya banyak kader yang kapabel. Selain Gus Makki, juga ada nama KH. Ahmad Munib Syafaat atau yang populer dipanggil Gus Munib. Apalagi, Gus Munib ini termasuk tokoh yang notabene kakak kandung dari Gus Malik, ketua DPC PKB. Belum lagi, deretan nama seperti Nihayatul Wafiroh, anggota DPR RI dua periode. Nama lain yang cukup menterang tokoh perempuan yaitu Hj. Makmulah Harun anggota DPRD Provinsi yang kesekian kali terpilih menjadi wakil rakyat.
Tapi apa daya, PKB masih belum melangkah lebih jauh. Kader-kader yang memiliki rekam jejak yang bagus pun belum mendapatkan titik terang. PKB sampai hari ini belum menentukan arah apakah harus bergabung dengan koalisi besar atau siap melawan koalisi besar. Jika ingin menambah kekuatan elektoral, PKB dirasa sangat perlu untuk mengusung paslon demi kepentingan lima tahun ke depan. Perlu dicatat, bahwa suara PKB turun dari pileg sebelumnya yaitu pemilu 2019 yang mencapai 185 ribuan.
Pendaftaran paslon ke KPUD cuma berlangsung tiga hari. Selama itu pula, waktu yang sangat mepet ini perlu diantisipasi oleh PKB. Sekali lagi, jika ingin menambah elektoral menuju Pileg 2029, maka PKB sangat diperlukan untuk mengusung paslon sendiri. Soal potensi menang kalah, itu urusan nanti.
Merujuk contoh, pimpinan PKB di pusat, Muhaimin Iskandar maju sebagai calon wakil presiden, walaupun kalah dalam pertarungan Pilpres, tapi suara PKB faktanya malah terkerek secara nasional dan menambah kursi. Bahkan, di Jawa Timur saja, PKB sukses meraih kursi terbanyak diantara parpol lainnya. Selamat berjuang PKB!
(Penulis: Ali Nurfatoni, Sekretaris Forum Diskusi Dapil se-Banyuwangi)
