Baca Juga :

• Poliwangi Hadirkan Mesin Pelet Pakan Kambing, Dorong Kemandirian Kelompok Ternak di Rogojampi
• Pawai Endhog-Endhogan Maulid Nabi Banyuwangi, Ribuan Telur Dibagikan pada Warga
• Bhayangkari Polda Jatim Tanam Pohon hingga Gelar Baksos di Pulau Santen Banyuwangi
• Hindari Hewan, Mobil Xenia Masuk Parit di Jalan Raya Ijen Banyuwangi
• Serahkan Insentif Guru Rohani Lintas Agama, Bupati Ipuk: Bagian dari Penguatan Pendidikan Karakter

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Banyuwangi, MY. Bramuda mengaku telah mengirimkan surat resmi kepada Polresta Malang Kota untuk meminta penjelasan mengenai status hukum AS.

Surat tersebut dikirim atas perintah Bupati Banyuwangi. Pemkab kini masih menunggu jawaban dari pihak kepolisian sebagai dasar menentukan langkah selanjutnya.

"Jadi kami sudah berkirim surat, tinggal menunggu jawabannya nanti seperti apa," kata Bramuda kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).

Menurut Bramuda, informasi yang diterima menyebut AS tersandung kasus dugaan penipuan terkait tawaran beasiswa kedokteran ke China dan telah ditahan sekitar 10 hari terakhir.

Dengan ditahannya AS, posisi jabatan Kepala Desa Kenjo untuk sementara ini masih kosong. Oleh karenanya, kata Bramuda, Pemkab membutuhkan kepastian mengenai perkara yang menjerat AS sebagai dasar untuk penentuan langkah selanjutnya.

"Tentu nanti akan ada penunjukan-penunjukan kalau statusnya jelas. Sementara diback up kecamatan, belum ada penjunjukan pelaksana tugas (Plt). Kita masih menunggu perkembangannya," jelasnya.

Persoalan AS ternyata tidak hanya berkaitan dengan perkara yang kini ditangani Polresta Malang Kota. Bramuda mengungkapkan, Pemkab Banyuwangi pernah menerima beberapa laporan dan pengaduan terkait Kepala Desa Kenjo.

Bahkan disebut-sebut AS juga pernah diperiksa terkait temuan Inspektorat yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan desa.

"Yang bersangkutan juga sepertinya sekarang dalam tahap pembinaan untuk proses temuan dari Inspektorat. Tapi prosesnya kan pembinaan, sepanjang yang bersangkutan atau pemerintah desa bisa melakukan review yang dilakukan oleh Inspektorat, ya selesai," pungkasnya. (fat)