1
(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, berkeliling ke Banyuwangi, Jumat (4/6/2021). Selain mengecek layanan “smart kampung” di desa, Mendagri mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP).
Tito mengapresiasi berbagai upaya Banyuwangi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Dia juga menyebut, MPP Banyuwangi yang representatif dan nyaman layak diacungi jempol. Semua disiapkan serius, di saat ada sejumlah daerah yang asal atau sekadar ada MPP di daerahnya.
“Saya melihat Pemkab Banyuwangi
serius. Dan yang lebih menggembirakan lagi, layanan di MPP Banyuwangi sudah
didesentralisasi, ada Pasar Pelayanan Publik juga. Saya lihat juga ada
pelayanan segmentasi seperti layanan untuk nelayan. Model ini semoga bisa
direplikasi daerah lainnya," jelas mantan Kapolri tersebut.
Tito melihat satu per satu gerai
pelayanan yang ada di MPP dua lantai tersebut. Dia gembira pelayanan di
Banyuwangi terus berkembang semakin baik.
“Warga Banyuwangi beruntung. Saya
juga tertarik dengan MPP Banyuwangi. Salah satunya banyaknya entitas yang
bergabung di sini. Bahkan ada 24 entitas yang melayani 237 layanan. Ini
mempermudah warga yang hendak mengurus administrasi," kata Tito.
Selain itu Tito juga mengapresiasi
Banyuwangi pelayanan perizinan yang ada di MPP tersebut melalui Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tito melihat langsung alur
layanan DPMPTSP yang ada di lantai dua MPP.
"Banyuwangi juga telah
menerapkan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single
Submission (OSS), bahkan jemput bola melayani ke desa-desa,” tambah Tito.
(Foto: Humas/kab/bwi)
Sementara itu, Bupati Banyuwangi
Ipuk Fiestiandani menambahkan, selain MPP Banyuwangi juga memiliki dua pasar
pelayanan publik.
"Pusat pelayanan publik juga
ada di dua pasar yakni Pasar Pelayanan Publik di Rogojampi dan Genteng. Jadi
warga bisa mengurus administrasi sambil belanja," kata Ipuk kepada
Tito.
Selain itu. pelayanan publik
seperti administrasi kependudukan, OSS, dan lainnya juga ditarik ke desa saat
program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa).
“Bahkan saat berkantor di desa,
kami langsung membuka layanan ke warga, kami fasilitasi dan dampingi untuk
masuk OSS karena memang tidak semua warga melek teknologi,” papar Ipuk.
“Setiap berkantor di desa, ratusan izin lewat OSS diterbitkan, bahkan ada satu desa seperti di Singolatren Kecamatan Singojuruh kemarin saat saya berkantor bisa diterbitkan 1.200 izin usaha,” pungkas Ipuk. (Humas/kab/bwi)
