Baca Juga :

• Banyuwangi Ditunjuk Sebagai Piloting Digitalisasi Bansos Nasional, Bupati Ipuk: Kami Siap Berkontribusi
• Resmi Dilantik, GP Ansor Banyuwangi Siap Tancap Gas Jalankan Program Patriot Ketahanan Pangan
• Anggota Komisi VII DPR RI Dorong Pemerintah Garap Transportasi Publik dan Logistik Secara Merata
• Tak Biasa, Damkarmat Evakuasi Induk Ayam dan 5 Anaknya dari Plafon Rumah Warga Banyuwangi
• Menuju Panggung Gandrung Sewu 2025, Ribuan Penari Ikuti Seleksi Ketat

“Saya menginginkan kejadian kemacetan ini segera diselesaikan. Kapal-kapal itu harus kembali dioperasikan, karena semuanya sudah melalui proses regulasi pemerintah, bahkan diawasi setiap kali akan berangkat, bukan hanya setahun sekali,” tegas Bambang.

Menurut Bambang, seluruh kapal dan sumber daya manusia yang ada di kapal itu sudah diregulasi oleh pemerintah dan sudah melewati tahapan sertifikasi.

"Setiap kali keberangkatan kapal, pemerintah mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Dan di dalam syarat SPB itu, semua surat dan kelaikan kapal itu dijadikan pedoman layak dan tidaknya kapal untuk berlayar, termasuk muatan yang dibawa," kata Bambang.

Dari sisi kelaikan, lanjut Bambang, sudah dikeluarkan sertifikat kesempurnaan yang mengacu pada Solas (Safety Of Life At Sea) dan diratifikasi Organisasi Maritim Internasional (IMO).

"Hanya Indonesia yang melakukan itu. Jadi Indonesia regulasinya sudah sangat ketat. Jadi kapal-kapal ini sudah lulus uji petik," kata Bambang.

Bambang menyebut, penundaan keberangkatan 15 kapal eks LCT itu justru memicu dampak serius, termasuk antrean kendaraan yang mengular di jalur arteri menuju Pelabuhan Ketapang.

"Mereka antre sampai dua hari hanya untuk menyeberang. Barang-barang yang dibawa, seperti bawang, berambang, dan kebutuhan pokok lainnya, jadi rusak. Kerugian ekonominya sangat besar,” ungkapnya.

Kondisi ini, lanjut Bambang, bertentangan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sedang gencar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dampak kemacetan di Pelabuhan Ketapang juga bisa mencoreng citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Menurutnya, banyak wisatawan asing yang menggunakan jalur Ketapang-Gilimanuk menuju Bali, sehingga kemacetan panjang menjadi potret buruk pelayanan transportasi nasional.

“Seakan-akan transportasi ke Indonesia ini buruk banget. Ini tidak boleh terjadi kedepannya. Maka dari itu, saya mengimbau kepada Kementerian Perhubungan untuk segera mengoperasikan kapal-kapal itu kembali,” pintanya tegas. (fat)